KUTACANE/Tribuneindonesia.com
Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) bernilai puluhan miliar rupiah di Kabupaten Aceh Tenggara dilaporkan sama sekali tidak menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga tahun 2026.
Meski material seperti batu, kerikil, dan pasir dikeruk langsung dari sungai-sungai di wilayah Aceh Tenggara, pihak pengelola kegiatan dan kelompok tani tidak membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Poin-poin penting terkait kebocoran potensi pendapatan daerah ini meliputi:
-
- Ratusan Titik Proyek: Pada tahun anggaran 2026 saja, terdapat sedikitnya 147 titik proyek P3-TGAI yang tersebar di seluruh Aceh Tenggara.
- Bertahun-tahun Nihil: Tunggakan pajak ini bukan baru terjadi pada tahun 2026, melainkan sudah berlangsung sejak program ini masuk ke Aceh Tenggara sekitar 4 hingga 5 tahun lalu.
- Surat Teguran Diabaikan: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tenggara melalui Kabid Pendapatan, Julius Hasyim Ario, mengonfirmasi telah menyurati pihak Balai Wilayah Sungai (BWS), pengelola kegiatan, serta kelompok tani, namun hingga kini tidak mendapatkan respons atau iktikad baik.
Program aspirasi yang dibawa oleh anggota DPR RI Dapil Aceh 1, H. Irmawan, ini kini memicu sorotan tajam dari warga lokal. Masyarakat menyayangkan pemanfaatan sumber daya alam daerah yang hanya memberi keuntungan sepihak tanpa adanya kepatuhan pajak yang berkontribusi bagi pembangunan daerah.(AG)
