Diduga Ada Tarif Berbeda di Kantor Imigrasi Langsa, Warga Resah

- Editor

Jumat, 23 Mei 2025 - 03:03

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : kantor Imigraso kelas II Langsa dan tarif resmi pembuatan paspor

Langsa | TribuneIndonesia.com

Dugaan praktik pelayanan tidak transparan kembali mencuat di tengah masyarakat, kali ini terkait pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa. Beberapa warga mengaku dikenakan tarif berbeda tergantung kecepatan proses penerbitan paspor.

Menurut informasi yang dihimpun, tarif pengurusan paspor dalam jangka waktu normal sekitar satu minggu masih sesuai ketentuan pemerintah, yaitu Rp350.000 untuk paspor biasa dan Rp650.000 untuk masa berlaku 10 tahun. Namun, jika pemohon ingin paspornya selesai dalam satu hari, mereka disebut-sebut harus membayar hingga lebih dari 200 persen dari tarif resmi.

“Saya ditawari paspor selesai hari itu juga, tapi diminta bayar lebih dari Rp1.650.000. Padahal tarif resminya tidak segitu,” ujar salah satu warga yang meminta namanya tidak disebutkan.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tarif resmi percepatan layanan paspor di hari yang sama hanya dikenakan tambahan sebesar Rp1.000.000 dari tarif awal.

Baca Juga:  Diduga Cederai Nama Baik Dan Sebar Fitnah, Ketum DPP AMI Ajak Pers dan LSM Laporkan Oknum Ananda Furqon ke Mapolda Riau

Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang merasa tidak mendapat kepastian dan keadilan dalam pelayanan publik. Sejumlah pihak pun meminta agar Kantor Imigrasi Langsa dapat memberikan klarifikasi terbuka atas isu ini.

Pemerhati pelayanan publik, Chaidir, menilai praktik semacam ini jika benar terjadi, sangat merugikan masyarakat dan mencoreng semangat reformasi birokrasi. “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Jangan sampai layanan publik kembali ke pola lama yang tidak profesional,” ujarnya.

Demi menjaga integritas pelayanan, publik diimbau untuk melapor ke kanal resmi Direktorat Jenderal Imigrasi apabila menemukan pungutan di luar ketentuan. Pengaduan dapat dilakukan melalui situs imigrasi.go.id atau melalui aplikasi M-Paspor.

Saat dikonfirmasi kepada salah seorang pegawai imigrasi melalui nomor whatsapp pribadinya, ia mengatakan bahwa besaran biaya 1,65 juta sudah sesuai aturan dan itu adalah biaya resmi bila warga ingin melakukan pembuatan paspor cepat/selesai dalam 1 hari.

Sementara dalam tabel yang tertera untuk pengurusan paspor sudah sangat jelas, besaran angka minimal dan maksimal, untuk proses yang dilakukan. (CT)

Berita Terkait

Jalan Dusun Lestari Hancur, Warga Sesak Napas Dihantam Debu Proyek PT Citra Anugrah Sedaya
Sebut Wartawan “Bodrek”, Bos PT Sinyalta Dilaporkan ke Polisi
P2BMI Turun Gunung, Kawal Deli Serdang Maju dan Bermartabat
Jelang Musda Demokrat Aceh, Tokok Pemuda Gayo Sebut Figur Rian Syaf Kunci Stabilitas dan Arah Politik Partai
Pengunjung IIMS 2026 Kaget! Ternyata Bisa Urus Ini Sekalian di Lokasi
KPHP GUNONG DUREN LAKUKAN PENGAWASAN AKTIVITAS TAMBANG TIMAH DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI SENUSUR SEMBULU
Arief Martha Rahadyan Apresiasi Penguatan Kendali Alih Fungsi Lahan oleh Pemerintah
Kadis Kesehatan Agara Serahkan Data Sengketa Informasi Publik
Berita ini 62 kali dibaca
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Jumat, 13 Februari 2026 - 16:26

IHGMA Aceh Salurkan Bantuan bagi Korban Banjir dan Longsor di Aceh Tengah Jelang Ramadhan

Jumat, 13 Februari 2026 - 15:32

Jelang Ramadhan 1447 H, SDN 12 UPTD Bireuen Santuni Siswa Yatim dan Piatu

Jumat, 13 Februari 2026 - 14:21

Menjelang Ramadhan 1447 H, Disperindagkop Gelar Pasar Murah di Tiga titik Kecamatan

Jumat, 13 Februari 2026 - 09:42

Hj Faridah Adam HRD Kembali Salurkan Bantuan untuk Langsa dan Aceh Tamiang

Jumat, 13 Februari 2026 - 08:27

Jelang Ramadhan, SDN 1 Bireuen Santuni Anak yatim/piatu

Jumat, 13 Februari 2026 - 08:07

Jasa Raharja Kanwil DKI Jakarta Gelar FGD FKLL dengan Mitra Stackholder Wilayah Jakarta Utara,Cegah Kecelakaan di Jakarta Utara

Jumat, 13 Februari 2026 - 06:35

‎Perkuat Transparansi, Satrol Kodaeral VIII Terima Audiensi Pengurus PPWI Bitung

Jumat, 13 Februari 2026 - 05:08

​Insiden Penghalangan Liputan di Kantor ATR/BPN Bitung Menuai Kecaman

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x