Bukan Sekadar Pembangunan, Pemko Langsa Matangkan RTRW untuk Masa Depan Kota

- Editor

Minggu, 22 November 2026 - 14:39

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kota Langsa,aceh, Tribuneindonesia.com– Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Focus Group Discussion (FGD) I Penyepakatan Isu Strategis Kewilayahan dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Langsa, Kamis (19/11/2026), di Hotel L Ruma, Kota Langsa.

 

Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S Putra, SE yang diwakili oleh Asisten II Pemerintah Kota Langsa, Hendri Soenandar, SSTP, MSP, serta dihadiri pimpinan OPD, para camat, BPN, BUMN, BUMD, dan instansi vertikal. Perwakilan Kementerian ATR/BPN dan sejumlah instansi Pemerintah Aceh juga mengikuti kegiatan secara daring.

 

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Rahma Julianti, ST, M.Sc., dalam arahannya secara daring menyampaikan bahwa FGD menjadi forum koordinasi dan penyamaan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, serta isu strategis kewilayahan sebagai dasar penyusunan RTRW Kota Langsa.

 

Penyusunan RTRW tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2026. Melalui pembahasan bersama para pemangku kepentingan, forum ini menghasilkan kesepakatan awal mengenai isu strategis, potensi, dan permasalahan penataan ruang Kota Langsa.

 

Pada kesempatan tersebut, Hendri Soenandar menyampaikan bahwa RTRW merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan, pemanfaatan ruang, pengembangan infrastruktur, investasi, hingga perlindungan lingkungan hidup.

 

Menurutnya, perkembangan Kota Langsa membutuhkan perencanaan tata ruang yang mampu mengakomodasi kebutuhan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, industri, pariwisata, hingga pengembangan kawasan pesisir dan ekosistem mangrove secara terpadu dan berkelanjutan.

Baca Juga:  Sekda Dra. Suhartini M. Pd., : Geudubang Jawa Jadi Inspirasi Gampong Antikorupsi di Kota Langsa

 

Ia juga menekankan empat hal penting dalam revisi RTRW, yakni kesesuaian tata ruang dengan kebutuhan pembangunan daerah, perlindungan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, kepastian hukum pemanfaatan ruang, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

 

“Jangan hanya berorientasi pada kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga harus memikirkan bagaimana Kota Langsa akan berkembang dalam 10 hingga 20 tahun mendatang,” ujarnya.

 

Hendri turut menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang, khususnya Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, atas perhatian dan dukungan dalam proses penyusunan RTRW Kota Langsa.

 

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Langsa akan mendukung penyelesaian dokumen tersebut melalui pembentukan tim teknis RTRW dan kelompok kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penyediaan data dan informasi, serta pengalokasian anggaran pada tahun 2027 untuk tahapan lanjutan, mulai dari validasi KLHS, harmonisasi, pembahasan bersama DPRD dan Forum Penataan Ruang, hingga evaluasi di tingkat Pemerintah Aceh.

 

Dukungan Pemerintah Aceh juga diharapkan melalui fasilitasi data dan informasi serta koordinasi dan pendampingan teknis sesuai kewenangannya.

 

Melalui FGD ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota Langsa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan RTRW yang komprehensif, berkepastian hukum, serta mampu mengarahkan pembangunan Kota Langsa agar lebih tertata, berdaya saing, dan berkelanjutan.*Linda

Berita Terkait

Sekda Suhartini Pastikan OPD Bersinergi Kawal Stabilitas Harga di CFD
BPK Temukan Aset Pemko Langsa Tanpa Perjanjian Pemakaian, Disporaparekraf Tindak Lanjuti
“Fraksi Demokrat Sentil Pemda Raja Ampat: APBD 2027 Jangan Hanya Jadi Angka, Masyarakat Harus Jadi Prioritas”.
Perkuat Sinergi dan Keterbukaan Informasi, Imigrasi Langsa Gelar Media Gathering Tahun 2026
Fraksi Demokrat Indonesia Setujui KUA-PPAS 2027, Soroti Serapan Anggaran dan Nasib PPPK Raja Ampat
Buka FGD Kebudayaan, Pemkot Bitung Ajak Masyarakat Jadikan Filosofi Sengkanaung Fondasi Kebersamaan
Ketua DPRK Raja Ampat Tegaskan KUA-PPAS RAPBD 2027 Jadi Dasar Pembangunan
Pendataan OAP Raja Ampat Baru 40 Persen, Bappeda Siapkan SIORAJA Terintegrasi dengan Dukcapil dan DTSEN
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 13:27

Baru Mengairi 14 Persen Target, Haji Tito Dorong HRD Perjuangkan Penyelesaian Irigasi Lhok Guci

Minggu, 22 November 2026 - 10:35

BEM STIKes PNAD Salurkan Bantuan Perlengkapan Sekolah bagi Anak Korban Banjir Gayo Lues

Minggu, 22 November 2026 - 09:45

Perkuat Harmoni Antarumat Beragama, Kapolres Bireuen Bangun Sinergi dengan Jemaat Gereja Methodist

Minggu, 22 November 2026 - 08:49

HRD Apresiasi Dedikasi Abu MUDI Dalam Pendidikan Dayah dan Perjuangan Politik

Minggu, 22 November 2026 - 05:43

Terima Indonesia Consumer Care Award 2026, Dirut Alfred Salindeho Dedikasikan Prestasi untuk Warga Bitung

Sabtu, 21 November 2026 - 14:00

Perkuat Silaturahmi Lewat Subuh Keliling, Kapolres Bireuen Ajak Warga Bentengi Generasi Muda dari Narkoba hingga Judol

Sabtu, 21 November 2026 - 13:54

Silaturahmi dengan Haji Tito di Meulaboh, HRD Komitmen Perjuangkan Pemerataan Pembangunan di Barsela

Sabtu, 21 November 2026 - 12:55

Peringatan Hari Ikan Nasional 2026 di Bireuen: Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini untuk Wujudkan Generasi Bebas Stunting

Berita Terbaru

Pemerintahan dan Berita Daerah

Bukan Sekadar Pembangunan, Pemko Langsa Matangkan RTRW untuk Masa Depan Kota

Minggu, 22 Nov 2026 - 14:39