RAJA AMPAT, TRIBUNEINDONESIA.COM – Fraksi Demokrat Indonesia DPRK Raja Ampat menegaskan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak boleh menjadikan KUA-PPAS sekedar dokumen anggaran, tetapi harus memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat.
Ketua Fraksi Demokrat Indonesia DPRK Raja Ampat, Soleman Dimara, menyampaikan penegasan tersebut dalam pandangan akhir fraksi pada Rapat Paripurna Kelima Masa Sidang Kedua Tahun 2026, dalam rangka penetapan dan pengesahan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2027.
“Prioritas pembangunan harus mengarah kepada masyarakat sebagai fokus utama. Setiap program dan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Raja Ampat,” tegas Soleman.
Fraksi Demokrat Indonesia menyatakan menerima dan menyetujui hasil pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2027.
Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan yang dinilai penting untuk menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Soleman mengatakan KUA-PPAS merupakan instrumen strategis yang menghubungkan arah kebijakan pembangunan daerah, kapasitas fiskal, dan prioritas program sebelum dituangkan ke dalam rancangan APBD.
Karena itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah memastikan kebijakan anggaran 2027 tidak keluar dari kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.
“Program yang diprioritaskan harus tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
PAD Naik, Jangan Bebani Masyarakat
Fraksi Demokrat juga mendorong pemerintah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kemandirian fiskal.
Namun, peningkatan PAD diingatkan tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru menambah beban ekonomi masyarakat.
Fraksi meminta pemerintah menghindari kenaikan pajak maupun retribusi yang tidak proporsional dan memastikan kebijakan pendapatan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
Di sisi belanja, Fraksi Demokrat meminta pemerintah melakukan efisiensi terhadap belanja operasional dan administrasi sehingga tersedia ruang anggaran yang lebih besar untuk belanja modal dan pelayanan publik.
Serapan OPD Jadi Sorotan
Fraksi Demokrat turut menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi II DPRK Raja Ampat.
OPD tersebut meliputi Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perbatasan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Catatan tersebut disampaikan berdasarkan hasil pengawasan DPRK dan rapat dengar pendapat bersama OPD mitra.
Menurut Fraksi Demokrat, rendahnya atau lambatnya penyerapan anggaran tidak boleh terus berulang karena berpotensi menghambat masyarakat menikmati manfaat pembangunan.
Program strategis, terutama pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, harus direalisasikan tepat waktu.
“Ketepatan waktu pelaksanaan program menjadi penting karena masyarakat tidak hanya membutuhkan program yang direncanakan, tetapi juga membutuhkan manfaatnya segera dirasakan,” kata Soleman.
Fraksi juga meminta pengawasan terhadap progres fisik dan keuangan diperketat, terutama pada belanja modal serta proyek infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Desak Formasi 546 dan SK PPPK Tahap II Segera
Persoalan aparatur juga menjadi perhatian Fraksi Demokrat Indonesia.
Fraksi merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat membuka seleksi formasi 546 pada akhir 2026.
Pemerintah daerah juga didesak segera menerbitkan SK bagi PPPK Tahap II pada akhir tahun ini.
Menurut Fraksi Demokrat, kebutuhan aparatur dan kepastian status tenaga kerja pemerintah merupakan bagian penting dari keberlanjutan pelayanan publik.
Empat Hambatan Penyerapan Anggaran
Fraksi Demokrat mengidentifikasi sejumlah persoalan yang berpotensi menghambat realisasi APBD.
Pertama, kualitas perencanaan yang belum matang serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
Kedua, proses pengadaan barang dan jasa yang dinilai lambat dan berbelit sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran.
Ketiga, kendala teknis dan kondisi geografis Raja Ampat, termasuk cuaca ekstrem yang dapat menghambat pekerjaan fisik dan pembayaran kontrak.
Keempat, lemahnya disiplin pelaporan serta pemantauan kegiatan.
Fraksi meminta setiap OPD memperbarui capaian program secara berkala melalui sistem monitoring dan evaluasi sehingga pemerintah dapat mengetahui secara cepat program mana yang berjalan, tertunda, maupun bermasalah.
Raja Ampat Harus Bangkit
Menutup pandangan akhirnya, Fraksi Demokrat Indonesia menegaskan seluruh catatan tersebut menjadi bahan pembahasan lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRK Raja Ampat.
Fraksi berharap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 mampu melahirkan kebijakan anggaran yang akuntabel, efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Soleman juga menekankan pentingnya membangun masyarakat yang produktif dan mandiri dengan mengelola sumber daya serta potensi daerah untuk menciptakan nilai tambah.
Menurutnya, kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari aktivitas ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan yang layak.
Dengan seluruh catatan tersebut, Fraksi Demokrat Indonesia akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan itu sekaligus menjadi pesan politik Fraksi Demokrat agar APBD 2027 tidak berhenti sebagai angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk membawa masyarakat Raja Ampat bangkit dari keterpurukan dan ketertinggalan menuju kehidupan yang lebih produktif dan sejahtera.













