Banten Bergejolak! Oknum Kasatker PKN II Diduga Catut Nama Pejabat Polri Untuk Lindungi Praktik Curang

- Editor

Minggu, 5 Oktober 2025 - 05:42

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANTEN|TribuneIndonesia.com

5 Oktober 2025 — Aroma busuk praktik kolusi dan penyalahgunaan wewenang kembali menyeruak dari tubuh penyelenggara proyek infrastruktur nasional. Kali ini, sorotan publik mengarah tajam kepada oknum Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) II Banten, yang diduga kuat terlibat dalam rekayasa proyek dan manipulasi tender demi menguntungkan kelompok tertentu yang disebut-sebut masih memiliki hubungan kedekatan pribadi.

Ketua Umum Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP), H. Eli Sahroni atau yang akrab disapa King Badak, menuturkan kepada awak media bahwa dugaan praktik curang ini sudah berlangsung sistematis dan terstruktur.

Menurutnya, oknum Kasatker PJN II Banten diduga telah menyusun desain proyek dengan spesifikasi teknis yang sengaja diarahkan agar hanya bisa dikerjakan oleh kontraktor tertentu.

“Ini permainan kotor yang mematikan ruang kompetisi sehat. Pengusaha lokal dipangkas sebelum sempat bertarung. Padahal, Presiden sudah menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap pelaku usaha daerah,” tegas King Badak.

Kecurigaan semakin kuat setelah proyek Jalan Nasional Simpang Bayah justru dimenangkan oleh kontraktor dari luar daerah — yakni Bekasi — meski banyak pengusaha lokal memiliki kemampuan teknis dan pengalaman yang memadai.

Tak berhenti di situ, dugaan praktik manipulasi juga terjadi pada tahap tender. Berdasarkan informasi yang dihimpun, skema lelang proyek yang semula akan dilakukan melalui E-Katalog, tiba-tiba diubah menjadi semi lelang terbuka.
Langkah ini membuka celah besar untuk permainan di bawah meja.

“Lebih ironis lagi, nama pemenang tender sudah beredar bahkan sebelum proses lelang resmi ditutup. Ini jelas menyalahi prinsip transparansi dan persaingan sehat,” ungkap King Badak geram.

Baca Juga:  Penertiban Mendadak Picu Ricuh di Gatot Subroto Medan: Pedagang Bentrok dengan Dishub Soal Parkir Liar

Selain itu, muncul kabar adanya keterlibatan oknum legislatif yang ikut mengatur arah proyek demi keuntungan politik dan finansial kelompok tertentu.

Lebih mengejutkan lagi, sumber internal menyebut bahwa oknum Kasatker PJN II Banten bahkan nekat mencatut nama seorang perwira tinggi aktif di jajaran Polda Banten untuk memperkuat posisi dan menekan para pesaing.
Langkah itu diduga digunakan sebagai tameng psikologis agar lawan enggan bersuara dan aparat di lapangan enggan menelusuri lebih dalam.

“Ini bukan hanya soal proyek, tapi soal penyalahgunaan jabatan dan moralitas birokrasi. Mencatut nama petinggi Polri untuk menutupi permainan kotor adalah bentuk penghinaan terhadap hukum,” tambah King Badak.

Gelombang protes kini muncul dari berbagai kalangan, terutama pelaku jasa konstruksi di Banten. Mereka menilai, praktik seperti ini menjadi bukti bahwa “mafia proyek” masih bercokol di balik layar kebijakan publik.

King Badak mendesak Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Mabes Polri untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh.

“Rakyat menunggu keadilan. Jangan biarkan Banten dijadikan ladang empuk bagi mafia proyek. Bongkar sampai ke akar-akarnya!” tegas King Badak menutup keterangannya.

Media ini telah berupaya menghubungi pihak Kasatker PJN II Banten untuk meminta klarifikasi resmi atas tudingan dan dugaan tersebut, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diterima. “(Tim/red)

Berita Terkait

HIMAS Banda Aceh Gelar Maulid Akbar dan Santunan Anak Yatim di Anjungan Simeulue
Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Teguhkan Persatuan dan Integritas Lewat Konferprov XIII di Banda Aceh
Dua Pekerja Bangunan Diduga Curi Motor Milik Majikan, Polisi Amankan Pelaku di Lokasi Berbeda
Diwarnai Tradisi Adat Gorontalo, Kepengurusan IWGR-LAMAHU Kota Bitung Khidmat Dikukuhkan
Wakili Wali Kota Hengky Honandar, Asisten I Pesankan LAMAHU Bitung Merawat Toleransi dan Kebersamaan
“Fraksi Demokrat Sentil Pemda Raja Ampat: APBD 2027 Jangan Hanya Jadi Angka, Masyarakat Harus Jadi Prioritas”.
Perkuat Sinergi dan Keterbukaan Informasi, Imigrasi Langsa Gelar Media Gathering Tahun 2026
Fraksi Demokrat Indonesia Setujui KUA-PPAS 2027, Soroti Serapan Anggaran dan Nasib PPPK Raja Ampat
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:54

Silaturahmi dengan Haji Tito di Meulaboh, HRD Komitmen Perjuangkan Pemerataan Pembangunan di Barsela

Sabtu, 21 November 2026 - 12:55

Peringatan Hari Ikan Nasional 2026 di Bireuen: Dorong Konsumsi Ikan Sejak Dini untuk Wujudkan Generasi Bebas Stunting

Sabtu, 21 November 2026 - 10:24

Peduli Korban Banjir Gayo Lues, Satria Budi Bersama Mahasiswa STIKes PNAD Galang Dana Kemanusiaan

Jumat, 20 November 2026 - 19:40

“Fraksi Demokrat Sentil Pemda Raja Ampat: APBD 2027 Jangan Hanya Jadi Angka, Masyarakat Harus Jadi Prioritas”.

Jumat, 20 November 2026 - 12:58

HRD : Jangan Tunggu Bencana, BMKG Harus Masifkan Informasi Peringatan Dini

Jumat, 20 November 2026 - 12:51

Satu Tahun Pascabanjir, Aktivis Sorot Lambatnya Pemulihan di Aceh Timur, Data Berantakan, Pencairan Bantuan Belum Jelas

Jumat, 20 November 2026 - 07:02

Warga Cium Bau Tak Sedap, Pria 52 Tahun Ditemukan Meninggal di Rumahnya di Pagar Jati

Jumat, 20 November 2026 - 06:12

Pendataan OAP Raja Ampat Baru 40 Persen, Bappeda Siapkan SIORAJA Terintegrasi dengan Dukcapil dan DTSEN

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x