TribuneIndonesia.com I Batang Kuis-Angka kemiskinan 3,11 persen dan pengangguran terbuka 7,69 persen menjadi dua angka yang menyimpan pekerjaan rumah besar bagi Asri Ludin Tambunan. di sebuah ruang pertemuan hotel pada Minggu malam, 30 Agustus 2026, arah pembangunan daerah dibicarakan bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri. yang dicari bukan tambahan daftar program, melainkan cara agar anggaran yang terbatas menghasilkan perubahan yang bisa diukur.
Forum itu berlangsung di Wing Hotel Kualanamu, Kecamatan Batang Kuis. Hadir Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni, Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo, Sekretaris Daerah Dedi Maswardy, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Asri Ludin meminta arahan pusat untuk menyelaraskan program daerah dengan agenda nasional. Permintaan itu muncul ketika ruang fiskal daerah menghadapi tekanan transfer ke daerah, sementara kebutuhan pembangunan terus bergerak.
Posisi geografis wilayah ini menjadi salah satu alasan. Wilayah seluas sekitar 2.400 kilometer persegi itu mengelilingi Kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Jumlah penduduknya besar. Kawasan perkotaan baru dan kota satelit juga terus berkembang.
di atas kertas, potensi ekonominya kuat. Produk Domestik Regional Bruto berada pada urutan kedua terbesar di Sumatera Utara setelah Kota Medan.
namun angka ekonomi tidak otomatis menghapus persoalan sosial. Kemiskinan masih tercatat 3,11 persen. Tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,69 persen. Dua angka itu menunjukkan jarak antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan sebagian warga memperoleh penghasilan.
di sinilah pembahasan anggaran memperoleh bobot lebih besar. Setiap rupiah yang masuk ke kas daerah harus berhadapan dengan kebutuhan pembangunan, pelayanan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta target nasional.
Asri Ludin menyatakan jajaran daerah membutuhkan arahan pusat agar program yang telah disusun memiliki arah yang lebih terukur.
melalui FGD ini, kami berharap arahan pemerintah pusat dapat memperkuat penyelarasan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga program-program yang sudah direncanakan dapat lebih terarah dan akselerasi pembangunan semakin cepat,” ujar Asri Ludin.
Agus Fatoni melihat persoalan dari sisi lain. bukan berapa besar uang yang tersedia, melainkan bagaimana uang itu bergerak sejak direncanakan sampai dipertanggung jawabkan.
Ia mengingatkan agar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap tahap harus memiliki hubungan yang jelas.
dari perencanaan itulah yang dianggarkan, yang dianggarkan itulah yang dilaksanakan, dan yang dilaksanakan itulah yang dipertanggungjawabkan. Semuanya harus linear,” kata Agus.
Pernyataan itu menempatkan kualitas belanja sebagai persoalan utama. Anggaran besar tidak otomatis menghasilkan pembangunan berkualitas. Kesalahan perencanaan bisa membuat belanja kehilangan sasaran. Pelaksanaan yang buruk dapat mengurangi manfaat program. Pengawasan yang lemah membuka ruang bagi pemborosan.
tekanan juga datang dari sisi pendapatan. Ketika transfer ke daerah menghadapi tantangan, sumber penerimaan lokal dituntut bekerja lebih keras.
Agus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi, pengawasan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Potensi ekonomi yang besar, menurut dia, harus diterjemahkan menjadi penerimaan yang sah dan terukur.
masalah lain berada pada kapasitas aparatur. Kebijakan yang baik tetap bergantung pada orang yang merancang, menjalankan, mengawasi, dan mengevaluasinya.
SDM yang akan menentukan semuanya. Inti dari organisasi dan manajemen adalah leadership,” ujar Agus.
Pesan itu memperluas persoalan dari surusan anggaran. Program nasional membutuhkan aparatur yang mampu membaca data, menghitung risiko, mengawasi belanja, sekaligus mengukur hasil.
Asri Ludin sebelumnya menggambarkan wilayahnya sebagai salah satu penopang ekonomi Sumatera Utara. tetapi ukuran keberhasilan tidak berhenti pada besarnya PDRB. ukuran yang lebih sulit adalah apakah pertumbuhan tersebut mampu menurunkan pengangguran dan kemiskinan.
Karena itu, FGD tersebut menyisakan pekerjaan yang lebih konkret bagi setiap organisasi perangkat daerah. menghubungkan rencana dengan anggaran, anggaran dengan pelaksanaan, dan pelaksanaan dengan hasil yang dapat dihitung.
Agus juga mendorong perubahan cara kerja. menurut dia, hasil berbeda membutuhkan pendekatan berbeda.
kalau kita menginginkan hasil yang berbeda, maka harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Deli Serdang tidak akan maju dan melompat kalau cara yang dilakukan tetap sama,” katanya.
di titik itu, persoalannya kembali kepada angka. Pertumbuhan ekonomi harus berhadapan dengan pengangguran. Pendapatan daerah harus berhadapan dengan kebutuhan belanja. Program nasional harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang bisa diperiksa hasilnya.
Ruang rapat boleh selesai setelah malam beranjak. tetapi tiga angka akan tetap mengikuti meja kerja para pengambil kebijakan. 3,11 persen kemiskinan, 7,69 persen pengangguran, dan PDRB peringkat kedua di Sumatera Utara.(Ilham Gondrong)
