Bitung | Tribuneindonesia.com – Lounge Kantor Wali Kota Bitung menjadi tempat berlangsungnya Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Forum Lintas Sektoral pada Jumat (28/8/26).
Komandan Satuan Patroli (Dansatrol) Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII, Kolonel Laut (P) Marviil Marfel Frits E.D., S.E., M.Tr.Hanla., CHRMP menghadiri langsung pertemuan strategis tersebut.
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar S.E., memimpin secara langsung rapat koordinasi teknis itu. Dalam memandu jalannya diskusi, Wali Kota di dampingi Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ir. Ignatius Rudy Theno, A.T., M.T., M.A.P.
Kehadiran Komandan Satrol Kodaeral VIII dalam agenda lintas sektoral ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi.
Sinergitas tersebut menjadi fondasi utama dalam melindungi wilayah Kota Bitung dari berbagai ancaman bencana alam maupun kebakaran.
Dalam kesempatannya, Dansatrol Kodaeral VIII mempertegas pentingnya menguatkan sistem pemantauan di seluruh penjuru kota.
Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mengantisipasi bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta bencana alam lainnya.
Langkah penguatan ini mengacu pada kerangka kerja penanganan sistem dana dan pemantauan khusus Karhutla. Landasan operasional tersebut secara tegas telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020.
Data mencatat sebanyak 13 kasus kebakaran telah melanda wilayah Bitung sepanjang bulan Agustus 2026. Sebanyak 70 persen dari keseluruhan insiden tersebut merupakan kebakaran lahan, dengan total 36 titik api terdeteksi secara spesifik di wilayah kota.
Maraknya kemunculan titik api tersebut menuntut pola penanganan yang komprehensif. Pemerintah dan aparat tidak bisa hanya bertumpu pada ketersediaan alat atau regulasi semata, melainkan butuh aksi nyata yang masif dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
Dalam paparannya, Kolonel Marviil menegaskan bahwa faktor kelalaian manusia menjadi pemicu utama sebagian besar peristiwa Karhutla. Praktek pembakaran lahan secara sembarangan untuk mematikan rumput kerap lepas kendali hingga memicu kebakaran besar.
Guna mengantisipasi hal tersebut, kesadaran personal warga serta kecepatan arus informasi menjadi kunci utama percepatan eksekusi penanganan di lapangan. Masyarakat diimbau segera melaporkan temuan api kepada lurah, Dinas Pemadam Kebakaran, maupun personel TNI-Polri.
Satrol Kodaeral VIII turut membagikan checklist langkah penanganan bencana sebagai bentuk kontribusi konkret. Panduan sistematis ini dirancang khusus untuk mengarahkan para lurah beserta jajarannya agar setiap laporan warga langsung berlanjut pada aksi tanggap yang terukur.
”Kita sudah memetakan area rawan bencana. Karhutla ini tidak serta-merta terjadi semata-mata karena alam, tetapi sering kali akibat ulah manusia, seperti pembersihan lahan dengan cara membakar yang akhirnya tidak terkendali. Tidak cukup hanya mengandalkan kelengkapan peralatan; yang jauh lebih efektif adalah apabila seluruh perangkat desa baik kelurahan maupun kecamatan berperan aktif serta memiliki kemauan tinggi untuk mengecek wilayahnya secara berkala,”
tegas Dansatrol saat memaparkan strateginya.
”Fokus kita hari ini adalah mencegah terjadinya ‘kebakaran tanpa aksi’. Informasi dari warga harus aktual, berjenjang ke lurah, hingga langsung diteruskan ke Damkar dan TNI-Polri agar bisa segera ditindaklanjuti bersama. Kami juga menyerahkan panduan berupa checklist penanganan bagi para lurah dan jajarannya, sehingga begitu ada laporan titik api, langkah fungsional di lapangan langsung berjalan cepat dan akurat,”
ujar Dansatrol menutup penyampaiannya sebelum kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama. (kiti)
