TribuneIndonesia.com-Penghargaan tingkat Sumatera yang diterima dr H Asri Ludin Tambunan pada Kamis 22 Oktober 2026 membawa perhatian pada satu agenda ekonomi daerah.sejauh mana akses pembiayaan benar-benar menjangkau petani, nelayan, pedagang, serta pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.
Penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Tingkat Kabupaten Wilayah Sumatera itu diserahkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto hadir pada agenda tersebut.
Penghargaan itu menempatkan capaian daerah pada panggung nasional. namun, ukuran keberhasilan program akses keuangan tidak berhenti pada penilaian kelembagaan. Jangkauan pembiayaan, kemudahan persyaratan, kemampuan membayar angsuran, serta perkembangan usaha penerima menjadi indikator penting untuk menilai dampaknya.
Asri Ludin menyatakan penghargaan tersebut merupakan apresiasi atas upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Ia berharap pembiayaan mampu menggerakkan usaha produktif, menambah pendapatan, dan memperbaiki kesejahteraan keluarga.
Pernyataan itu sejalan dengan arah kebijakan yang disampaikan Prabowo. Presiden menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dirasakan petani, nelayan, pedagang pasar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta keluarga yang berjuang menopang ekonomi rumah tangga.
Prabowo juga menyampaikan rencana penyaluran kredit hingga Rp400 triliun pada tahun mendatang, dengan sasaran sekitar 28 juta keluarga. Rencana tersebut menunjukkan besarnya skala pembiayaan yang hendak didorong pemerintah. namun, besaran kredit yang disalurkan tidak otomatis menggambarkan keberhasilan apabila aksesnya belum menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
ukuran keberhasilan TPAKD memperoleh arti penting. Perluasan akses keuangan harus terlihat melalui kemudahan masyarakat memperoleh layanan formal, penggunaan kredit untuk kegiatan produktif, serta kemampuan penerima mengelola kewajiban finansialnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69,57 persen. menurut dia, penilaian terhadap inklusi keuangan juga perlu memperhitungkan ketahanan dan keamanan finansial masyarakat, bukan hanya kepemilikan rekening.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa inklusi keuangan nasional telah melampaui 93 persen. Ia juga melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,4 persen pada semester pertama 2026, kredit perbankan tumbuh 13,69 persen, dan dana pihak ketiga mencapai sekitar Rp10.400 triliun.
Friderica menyebut pertumbuhan kredit tersebut sebagai capaian tertinggi selama sepuluh tahun terakhir. Ia juga menjelaskan bahwa terdapat 552 TPAKD di seluruh Indonesia yang berperan mengoordinasikan perluasan akses keuangan pada tingkat provinsi serta kabupaten dan kota.
nominal itu menggambarkan perkembangan sektor keuangan nasional. namun, data agregat belum cukup untuk menjelaskan kondisi setiap daerah. Tingkat inklusi yang tinggi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa petani kecil memperoleh kredit dengan persyaratan terjangkau, pedagang memiliki akses modal yang memadai, atau pelaku usaha mikro mampu bertahan setelah menerima pembiayaan.
Perbedaan antara akses dan pemanfaatan menjadi persoalan penting. Masyarakat dapat memiliki rekening, tetapi belum tentu mampu memperoleh pinjaman produktif. Sebaliknya, kredit yang tersedia juga belum tentu sesuai dengan kapasitas usaha dan arus pendapatan penerimanya.
Karena itu, penilaian atas kinerja TPAKD memerlukan data yang lebih terperinci. jumlah penerima pembiayaan, nilai penyaluran, jenis usaha yang dibiayai, persebaran penerima antar wilayah, tingkat kelancaran pembayaran, serta perkembangan pendapatan setelah pembiayaan diberikan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menyinggung penggunaan insentif fiskal untuk mendorong kinerja pemerintah daerah. Ia mengatakan, tahun ini dana sebesar Rp1 triliun ditempatkan melalui Kementerian Dalam Negeri untuk dibagikan berdasarkan kompetisi kinerja daerah.
Tito menyebut telah membicarakan kemungkinan peningkatan insentif fiskal dengan Presiden dan Menteri Keuangan. Ia juga menyampaikan rencana agar pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu kategori penilaian pada gelombang kompetisi berikutnya.
Skema tersebut menempatkan capaian daerah sebagai dasar pemberian insentif. namun, penilaian berbasis peringkat perlu dibaca bersama indikator hasil yang dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, perlu ditelaah melalui perkembangan kegiatan usaha, penyerapan tenaga kerja, serta pemerataan akses pembiayaan.
Pada konteks TPAKD, penghargaan merupakan pengakuan atas penilaian yang dilakukan penyelenggara. adapun dampak program memerlukan pengukuran tersendiri. data mengenai penyaluran kredit dan perubahan kondisi ekonomi penerima akan membantu menjelaskan hubungan antara program keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Rakornas TPAKD juga diisi peresmian pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan oleh Presiden Prabowo. Pembentukan lembaga tersebut diharapkan memperkuat koordinasi kebijakan untuk memperluas layanan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan.
Bagi Deli Serdang, penghargaan tingkat Sumatera itu menjadi catatan capaian kelembagaan. Tahap berikutnya adalah memastikan bahwa akses keuangan yang diperluas dapat ditelusuri hasilnya melalui data penerima, perkembangan usaha, dan perubahan pendapatan masyarakat.
Tanpa ukuran hasil yang terperinci, penghargaan hanya menjelaskan posisi sebuah daerah pada penilaian tertentu. Manfaat ekonomi bagi masyarakat memerlukan pembuktian melalui pelaksanaan program dan hasil yang dapat diukur.(Ilham Gondrong)
