Bitung | Tribuneindonesia.com – Pemerintah Kota Bitung bergerak cepat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna menyelesaikan berbagai isu strategis daerah, Rabu (21/10/26).
Langkah konkret tersebut diwujudkan melalui safari kerja Wali Kota Bitung ke dua instansi kementerian dan lembaga negara di Jakarta untuk memperjuangkan nasib pegawai hingga keandalan energi lokal.
Pada agenda pertama, Wali Kota Bitung mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia. Kedatangan orang nomor satu di Kota Bitung tersebut bertujuan melakukan koordinasi intensif terkait skema pengembangan karir dan pola pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bitung agar lebih profesional dan proporsional.
Sekretaris Utama (Sestama) BKN RI, Dr. Rahman Hadi, menerima langsung kunjungan kerja tersebut di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak berdiskusi mengenai langkah-langkah strategis pembenahan sistem merit serta manajemen kepegawaian daerah guna memastikan hak-hak pengembangan kapasitas para abdi negara dapat terpenuhi secara optimal.
Tak berhenti di situ, Wali Kota Hengky melanjutkan agenda penjamuan ke Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.
Kunjungan lintas instansi ini bertujuan menyelaraskan kebijakan energi pusat dengan kebutuhan riil masyarakat Bitung, terutama terkait ketersediaan pasokan energi yang terjangkau dan berkelanjutan.
Dalam tatap muka bersama Direktur Penanganan Aset Barang Bukti Ditjen Gakkum Kementerian ESDM, Ryllo Ashuri Panay, AP., MM., Wali Kota Bitung menyuarakan beberapa poin mendesak.
Pembahasan berfokus pada penanganan persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kerap mengular di Kota Bitung, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta optimalisasi potensi sumber daya alam lokal.
Melalui rangkaian koordinasi tingkat tinggi ini, Pemerintah Kota Bitung berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan regulasi maupun alokasi sumber daya yang nyata.
Sinergi ini diyakini mampu mempercepat pembangunan infrastruktur energi yang andal sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui ASN yang kompeten. (kiti)
