TribuneIndonesia.com I Deli Serdang-Di tengah hiruk pikuk jalan santai dan karnaval di Alun-Alun Tanjung Morawa, persoalan yang lebih hening muncul dari sebuah rumah warga di Jalan Nusa Bangsa, Dusun VIII, Desa Bangun Rejo. Rumah itu masuk daftar penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Pemeriksaan lapangan kembali mengingatkan satu hal. bantuan rumah sangat bergantung pada ketepatan data penerima.
Pada Minggu, 30 Agustus 2026, ribuan warga mengikuti Gebyar Akbar Desa Buntu Bedimbar. Sepeda hias dan becak karnaval melintas, sementara stan usaha mikro, kecil, dan menengah dipadati pengunjung. di tengah keramaian itu, dr H Asri Ludin Tambunan bersama Jelita Asri Ludin Tambunan meninjau rumah warga yang masuk program RTLH.
Asri Ludin mengatakan penerima RTLH harus berasal dari kelompok masyarakat yang masuk Desil 1 dan Desil 2. Dua kelompok tersebut merujuk pada lapisan rumah tangga dengan tingkat kesejah teraan paling rendah. Karena itu, validasi data menjadi penentu sebelum bantuan diberikan.
yang termasuk mendapatkan RTLH adalah masyarakat yang masuk dalam Desil 1 dan Desil 2,” kata Asri Ludin.
Pernyataan itu membawa persoalan dari panggung acara ke urusan administrasi. Siapa yang memasukkan nama penerima. Kapan data terakhir diperbarui. apa dasar verifikasi kondisi rumah dan apakah kondisi lapangan benar-benar sejalan dengan data yang dipakai untuk menetapkan penerima.
tak ada jawaban rinci mengenai proses tersebut pada kunjungan itu. Asri Ludi hanya meminta pemutakhiran data terus dilakukan agar bantuan tidak salah sasaran.
Program RTLH memang bertumpu pada daftar penerima. Ketika data berubah tetapi daftar tak ikut diperbarui, rumah tangga yang sudah lebih mampu berpotensi tetap tercatat. Sebaliknya, keluarga dengan kondisi lebih buruk dapat tertinggal dari daftar bantuan.
Karena itu, kunjungan ke rumah warga memiliki arti lebih jauh ketimbang melihat kondisi fisik bangunan. Ia menjadi semacam pemeriksaan terhadap daftar yang menentukan siapa berhak memperoleh bantuan dan siapa yang harus menunggu.
Persoalan serupa muncul pada bantuan sosial lain yang diserahkan hari itu. Sebuah kursi roda diberikan kepada penyandang disabilitas, disusul paket sembako. Asri Ludin menyebut bantuan tersebut diharapkan membantu kebutuhan sehari-hari penerima.
namun bantuan selalu menyisakan pertanyaan administratif: bagaimana penerima ditentukan, kapan data terakhir diverifikasi, dan apakah perubahan kondisi ekonomi warga segera tercatat.
di sisi lain, acara Gebyar Akbar memperlihatkan wajah lain Tanjung Morawa. Jalan santai, carnaval sepeda hias, dan becak carnaval menghadirkan kerumunan warga dari berbagai kelompok. Setelah melepas peserta, Asri Ludin bersama Jelita dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah mengunjungi stan UMKM.
Ia meminta pelaku usaha memperbaiki mutu produk, kemasan, kebersihan, serta pemasaran melalui kanal digital. targetnya pasar yang lebih luas.
Pesan itu terdengar sangat sederhana, tetapi persoalan UMKM juga berada pada detail yang tak selalu terlihat dari stan pameran. kualitas produksi, kesinambungan pasokan, kemampuan memenuhi permintaan, hingga akses pemasaran. Pameran dapat mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi keberlangsungan usaha ditentukan setelah keramaian berakhir.
Gebyar Buntu Bedimbar akhirnya mempertemukan dua wajah yang berbeda. di satu sisi ada panggung, karnaval, dan geliat UMKM. di sisi lain ada rumah yang menjadi sasaran RTLH, kursi roda, sembako, dan daftar data yang menentukan penerima bantuan.
Bagi program sosial, persoalannya bukan pada seberapa meriah bantuan diserahkan. ukurannya justru terletak pada ketepatan nama, kondisi penerima, serta kesesuaian data dengan keadaan terakhir di lapangan.
Sebab satu angka di sebuah daftar dapat menentukan apakah sebuah keluarga memperoleh bantuan rumah atau tetap tinggal di bangunan yang menunggu diperbaiki.(Ilham Gondrong)
