DENPASAR – Tribuneindonesia.com Keluhan masyarakat terkait proyek perbaikan Jalan Gajah Mada, Denpasar, menjadi sorotan dalam diskusi bulanan Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Bali bertajuk #NgopiSantuy, Jumat (30/10/2026).
Dalam diskusi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, Nyoman Suyasa, ST, menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi agar pengerjaan infrastruktur jalan tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Sejumlah keluhan warga yang mencuat di antaranya kemacetan lalu lintas akibat penutupan sebagian badan jalan untuk pekerjaan pengecoran dan pemasangan paving. Kondisi tersebut menyebabkan jalur kendaraan semakin sempit dan memicu antrean panjang, terutama dari arah Jalan Sutomo menuju Jalan Gajah Mada pada jam berangkat dan pulang kerja.
Selain kemacetan, masyarakat juga menyoroti proses pemasangan paving yang dinilai berjalan lambat. Penggunaan ukuran paving yang dianggap relatif kecil turut menjadi perhatian warga. Terbatasnya akses jalan juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi, karena pelanggan dan pembeli mengalami kesulitan menjangkau toko-toko di sepanjang kawasan perdagangan Gajah Mada.
Persoalan elevasi atau ketinggian jalan terhadap kawasan sekitar Patung Catur Muka juga sempat menjadi perhatian masyarakat.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Nyoman Suyasa menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur harus diawali dengan perencanaan yang matang, termasuk memastikan status kewenangan jalan sebelum program pekerjaan dilaksanakan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan apakah ruas jalan yang diperbaiki merupakan kewenangan pemerintah kota, provinsi, atau pemerintah pusat. Dengan demikian, pengawasan dan penganggaran dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Ini sebagai bentuk koreksi dan pembelajaran ke depan supaya PU bekerja maksimal mengawasi mana jalan yang sebenarnya rusak dan harus dianggarkan. Jangan sampai jalan yang sudah bagus justru dibongkar lagi,” tegas Suyasa dalam diskusi.
Ia juga secara khusus menyoroti persoalan koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum (PU), PDAM, serta instansi lain yang berkaitan dengan pekerjaan infrastruktur.
Menurutnya, persoalan yang kerap terjadi adalah jalan yang telah selesai diperbaiki atau diaspal justru kembali dibongkar karena adanya pekerjaan pemasangan pipa air maupun jaringan kabel yang sebelumnya tidak terkoordinasi dengan baik.
Suyasa menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan sistem perencanaan dan komunikasi antarinstansi sebelum pekerjaan fisik dimulai.
“Kenapa tidak direncanakan dengan matang? Sebelum ada pengaspalan, seharusnya dikoordinasikan dulu dengan PDAM dan pihak terkait lainnya. Saya juga kesal kalau jalan sudah bagus kemudian dibongkar lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh kebutuhan pekerjaan infrastruktur, termasuk pemasangan pipa dan jaringan kabel, semestinya sudah masuk dalam perencanaan sejak awal. Dengan begitu, pekerjaan dapat dilakukan secara berurutan tanpa harus membongkar kembali infrastruktur yang telah selesai dibangun.
Suyasa berharap ke depan rantai koordinasi antarinstansi dapat disederhanakan dan diperkuat. Menurutnya, pekerjaan jalan harus dilaksanakan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, penggalian, pemasangan jaringan utilitas hingga pengaspalan dan penyelesaian akhir.
Diskusi tersebut berlangsung dalam suasana santai namun serius di sebuah warung kopi sederhana di Denpasar. Kegiatan dipimpin Ketua IWO Provinsi Bali, Tri Widiyanti, dengan menghadirkan Nyoman Suyasa sebagai narasumber.
Tri Widiyanti mengatakan, program #NgopiSantuy direncanakan berlangsung setiap bulan dengan menghadirkan tokoh-tokoh berpengaruh di Bali. Forum ini menjadi ruang bagi insan pers untuk membahas isu-isu aktual sekaligus menyampaikan aspirasi dan keluhan masyarakat kepada para pemangku kebijakan.
Turut hadir Ketua PD IWO Kota Denpasar beserta jajaran, Ketua PD IWO Kabupaten Badung beserta jajaran, serta pengurus dan anggota IWO Provinsi Bali.
Melalui diskusi tersebut, IWO Bali berharap persoalan perbaikan Jalan Gajah Mada dan berbagai persoalan infrastruktur lainnya mendapat perhatian serius dari pemerintah, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi juga memperhatikan kelancaran aktivitas masyarakat dan kepentingan ekonomi warga(red).
