TribuneIndonesia.com – Di sebuah ruang penilaian di Kantor Bappenas, Jakarta, pada Selasa 1 September 2026, Asri Ludin Tambunan membawa setumpuk capaian pembangunan. Ia tidak hanya memaparkan daftar program. Data pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, kemiskinan, sampai serapan perencanaan anggaran disusun sebagai bahan pembuktian bahwa kebijakan daerah menghasilkan perubahan yang dapat diukur.
Asri Ludin berada di hadapan tim penilai Penghargaan Pembangunan Daerah atau PPD 2026. Wilayah yang dipimpinnya masuk tiga besar nasional. Posisi itu membuat sejumlah program unggulan diuji lebih jauh. siapa penerimanya, apa hasilnya, dan seberapa jauh perubahan tersebut tercermin pada indikator pembangunan.
Salah satu program yang disodorkan ialah DEMI PEMULA SEPEDA BAGUS. Program ini menyasar anak berkebutuhan khusus serta kelompok rentan melalui layanan pendidikan inklusif. Pendidikan dipadukan dengan kesehatan, terapi, dan perlindungan sosial tanpa biaya.
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta Sentra ABK di Pagar Merbau menjadi salah satu basis pelayanan. Sebanyak 617 anak disebut telah menerima manfaat.
Data pendidikan ikut disodorkan. harapan Lama Sekolah tercatat naik dari 13,40 tahun pada 2024 menjadi 13,46 tahun pada 2025. Indeks Pembangunan manusia bergerak dari 77,56 menjadi 78,29.
namun angka-angka itu bukan akhir cerita. Bagi tim penilai, capaian makro harus dapat ditelusuri sampai ke kebijakan yang melahirkannya. di sinilah setiap program berhadapan dengan ukuran yang lebih ketat. apakah layanan benar-benar menjangkau kelompok sasaran atau berhenti sebagai rancangan administratif.
di bidang kesehatan, Asri Ludin mengandalkan PAS SEHAT. Lima layanan ditempatkan sebagai instrumen untuk memperluas akses sekaligus mempercepat penanganan penyakit.
PAS PULA diarahkan kepada warga rentan yang belum terlindungi JKN. PAS JEMPOL menggunakan biometrik untuk memangkas urusan administrasi. PAS CEPAT bergerak mencari kasus tuberkulosis melalui skrining menggunakan mobil X-Ray.
ada pula PAS CERDIK untuk pemeriksaan dini kanker serviks dan kanker payudara melalui IVA Test serta skrining. PAS KALI 24 Jam menangani keadaan gawat darurat yang terkoneksi dengan DELTA 112.
Rangkaian layanan tersebut memperlihatkan satu pola. pelayanan dirancang agar persoalan warga dapat ditemukan lebih cepat, lalu diteruskan ke layanan berikutnya.
di sektor ekonomi, KAWAN UMKM dan Café SOBATKU menjadi alat untuk menata kawasan usaha, membantu legalitas, membuka akses KUR, serta mendorong pembayaran digital melalui QRIS. hasil yang dipaparkan cukup mencolok. Omzet UMKM disebut meningkat rata-rata 93,04 persen.
angka tersebut menjadi salah satu klaim penting yang dibawa ke meja penilaian. Sebab peningkatan omzet bukan hanya soal bertambahnya transaksi. Ia berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha bertahan, memperluas pasar, memperoleh modal, serta mengubah kegiatan usaha menjadi sumber pendapatan yang lebih stabil. persoalan paling berat justru berada pada urusan rumah dan kemiskinan.
SIBARULAH atau Sinergi Bantuan Rumah Layak Huni dirancang untuk memenuhi kebutuhan 14.023 unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program itu disertai pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Skema tersebut juga diarahkan kepada keluarga berisiko stunting melalui bedah rumah terpadu.
Urusan rumah tidak berhenti pada atap dan dinding. Bagi keluarga miskin, kondisi hunian berkaitan dengan kesehatan, sanitasi, pendidikan anak, serta kemampuan keluarga keluar dari tekanan ekonomi.
Program perumahan itu kemudian membawa penghargaan lain. Terbaik I Regional Sumatera untuk Implementasi Program 3 Juta Rumah dari Kementerian PKP RI.
di sisi ekonomi makro, data yang dipaparkan menunjukkan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 4,55 persen. Produk Domestik Regional Bruto per kapita mencapai Rp78,08 juta. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 7,69 persen. Kemiskinan tercatat 3,11 persen. IPM mencapai 78,29.
Capaian tersebut menjadi fondasi argumentasi Asri Ludin saat berhadapan dengan tim penilai. Tetapi data makro memiliki kelemahan. ia dapat memperlihatkan arah perubahan, tanpa selalu menjelaskan siapa yang paling merasakan hasilnya. karena itu, perencanaan menjadi bagian penting dari penilaian.
RKPD 2026 disebut telah diselaraskan dengan RKP 2026. Sebanyak Rp5,18 triliun anggaran RKPD 2026 diarahkan untuk mendukung delapan Prioritas Nasional melalui 2.374 subkegiatan.
besarnya anggaran membuat pertanyaan bergeser dari soal jumlah menuju efektivitas. Apakah ribuan subkegiatan tersebut menghasilkan perubahan yang sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Asri Ludin menjawabnya melalui indikator pembangunan.
Pada akhirnya, pembangunan harus membawa perubahan. Ketika kemiskinan turun, pengangguran turun, IPM meningkat dan ekonomi tumbuh, di situlah kita melihat pembangunan memberikan dampak,” ujar Asri.
Paparan itu disaksikan Sekretaris Daerah Dedi Maswardy, Ketua TP PKK Jelita Asri Ludin Tambunan, Kepala Bappedalitbang Yetti Sembiring, Inspektur Edwin Nasution, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Kini, posisi tiga besar PPD 2026 bukan lagi soal siapa paling banyak memiliki program. yang diuji adalah kemampuan menghubungkan kebijakan dengan hasil. di meja penilaian, program memiliki umur pendek jika tidak menghasilkan perubahan. Data memiliki bobot lebih besar ketika dapat ditelusuri sampai ke penerima manfaat.
di situlah seluruh rancangan pembangunan tersebut memperoleh ujian sesungguhnya. apakah capaian yang dipaparkan mampu bertahan ketika diperiksa dari dekat, dari ruang rapat sampai kehidupan warga yang menjadi sasaran program.(Ilham Gondrong)
