KUTACANE/Tribuneindonesia.com
Ketua Lembaga Pengembangan Potensi Intelektual Muda (LP2iM), Sopian Desky, menengarai robohnya struktur jembatan rangka baja Mbarung, tidak terlepas dari aktivitas pembangunan jembatan baru yang sedang berlangsung saat itu.
Menurut Sopian, pengerukan di sekitar pondasi dan benteng pengaman jembatan lama, diduga dilakukan tanpa perencanaan dan pengawasan yang matang, sehingga mengakibatkan struktur pondasi menjadi lemah dan rentan terhadap terjangan arus banjir sungai Alas.
“Jembatan lama tersebut telah berdiri sejak tahun 1989 hingga 1990. Selama puluhan tahun jembatan itu berkali-kali diterjang banjir, namun tetap kokoh berdiri.
Anehnya, saat proyek pembangunan jembatan baru berlangsung justru jembatan lama mudah ambruk, ” ujar Sopian Desky, kamis ( 11/06).
Sopyan menyarankan, perlu dilakukan investigasi menyeluruh terhadap proses pelaksanaan proyek, terutama terkait pekerjaan pengerukan di sekitar pondasi jembatan lama. Karena setiap pekerjaan konstruksi harus memperhitungkan dampak teknis terhadap bangunan eksisting, agar tidak menimbulkan kerusakan yang merugikan masyarakat.
Sebab itu perlu dipertanyakan, sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait selama proyek berlangsung, terutama penanggung jawab teknis dalam proyek tersebut, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), konsultan pengawas, hingga kontraktor pelaksana.Mereka harus memberikan penjelasan kepada publik mengenai penyebab ambruknya jembatan lama tersebut.karena ambruknya jembatan rangka baja yang lama, telah menyebabkan kerugian material bagi warga dan pemkab Agara.Selain menyoroti aspek teknis, LP2iM juga mempertanyakan progres yang terealisasi sebesar 40,91persen dari anggaran proyek jembatan Mbarung berbiaya hampir Rp 8 Milyar tersebut, ” Ada kecurigaan jika ada permainan untuk menambah progres volume pekerjaan.
Karena itu, Sopian meminta agar seluruh tahapan pelaksanaan proyek di audit secara terbuka, untuk memastikan kesesuaian antara progres fisik di lapangan dengan realisasi anggaran yang telah digunakan.
“Kami mendesak Aparat Penegak Hukum untuk mengusut secara tuntas proyek ini. Jika ditemukan adanya kelalaian, penyimpangan prosedur, maupun kerugian negara, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas aktivis yang terkenal vokal dan kritis tersebut.
Kadis PUPR Agara, Sadli Desky.ST melalui Plt Kabid Jalan dan Jembatan Sujarno. ST kepada Tribuneindonesia.com jumat menanggapi tuding Sopyan Desky mengatakan, pembangunan Jembatan Mbarung – Kedataran 1 dengan
Jumlah dana Rp. 7.893.633.000 dikerjakan
Pelaksana CV. Karya Abadi dan
Perencana CV. Cicuba Consultant serta pengawasan oleh CV Karya Rahmah Perkasa Konsultan, sudah sesuai dengan aturan.
Pada prinsipnya pembangunan jembatan itu dibagi
menjadi 3 bagian yakni, Struktur bagian bawah (Sumuran, Abutmen), Struktur bagian atas (Lantai, Gelagar, Rangka Baja) dan Bangunan Pendukung Jembatan (Oprit Jembatan).
Di dalam kegiatan ini, terang Sujarno, kita melaksanakan bagian ketiga yaitu Pembutan Oprit Jembatan,
Pengerukan di sekitar pondasi dan benteng dilakukan dilakukn melalui perencanaan oleh CV Cicuba Consultant dan diawasi oleh CV. Karya Rahmah Perkasa Konsultan.
Dari jumlah Bor File yang dibutuhkan berjumlah 58 titik, sudah dilaksanakan 46 titik dan tersisa 12 titik belum sempat dilaksanakan.
Soal ambruknya jembatan mbarung, dalih Sujarno, saya rasa diluar kendali manusia atau force majeure, karena kutacane ada 5 jembatan besar yang rusak bencana banjir 26 Nopember 2026 diantaranya ,
Jembatan Mbarung (ada pekerjaan oprit), jembatan Rangka Baja Natam (tidak ada pekerjaan), Jembatan Silayar (tidak ada pekerjaan),
dan Jembatan Pante Dona (tidak ada pekerjaan),
serta Jembatan Salim Pipit (tidak ada pekerjaan).Namun jembatan tersebut juga ambruk secara bersamaan.
Untuk bobot pekerjaan 40,91% telah dilakukan opname lapangan yang dilakukan sebelum bencana banjir oleh Pelaksana CV Karya Abadi dan Konsultan Pengawas CV. Karya Rahmah Perkasa Konsultan, berdasarkan hasil perhitungan Bersama oleh tim Teknis (PPTK), penyedia jasa dan konsultan pengawas, bahwa dari hasil perhitungan bobot progres sebesar 40,91 % diketahui dan disetujui oleh Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Dalam perhitungan progres kemajuan pekerjaan ini, papar Sujarno, pihak teknis tidak ada menghitung membayarkan barang atau material, alat berat dan lain-lainnya yang hanyut terbawa banjir. Sebaliknya, pihak teknis hanya menghitung pekerjaan yang dikerjakan atau realisasi pekerjaan yang terpasang saja.BPK-RI juga telah turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi pasca banjir dan keadaan di lapangan,” pungkas Sujarno yang juga PPK Proyek jembatan Mbarung berbiaya Rp7, 8 M tersebut.
Press~abdulhani(Gasekk)
