BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H. Ruslan M. Daud (HRD), menanggapi pernyataan Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, yang mengaku kehilangan semangat dalam membantu korban banjir akibat kritik media.
Pernyataan tersebut disampaikan saat buka puasa bersama awak media di Pendopo Bupati Bireuen, 18 Maret 2026.
HRD menilai, dalam situasi bencana, kritik publik seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai tekanan yang melemahkan kinerja.
Menurutnya, kritik yang berkembang di tengah masyarakat dan media justru mencerminkan kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait penanganan banjir di Kabupaten Bireuen yang hingga kini masih menyisakan berbagai persoalan.
“Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang kuat dan responsif. Kritik itu bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki. Dan ini juga bukan soal lawan politik,” ujar HRD.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara kepala daerah dan masyarakat terdampak. HRD menilai, pendekatan yang hanya mengandalkan laporan dari tim tertentu tidak cukup untuk memahami kondisi riil di lapangan.
“Kalau H. Mukhlis, ST tidak turun langsung berdialog dengan masyarakat korban banjir dan bermusyawarah di desa, maka sulit menemukan solusi. Informasi yang diterima hanya dari tim tertentu, dan itu tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, HRD menyoroti lemahnya komunikasi pemerintah daerah di bawah kepemimpinan H. Mukhlis, ST yang dinilai turut memperkeruh situasi. Banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme bantuan akibat minimnya sosialisasi secara langsung.
Selain itu, ia juga menyinggung sejumlah persoalan teknis yang belum tertangani optimal, seperti polemik Dana Tunggu Hunian (DTH), pendataan korban yang belum akurat, hingga belum adanya langkah konkret terkait pembangunan hunian sementara (huntara) sebagai bagian dari transisi menuju hunian tetap (huntap).
HRD juga menjelaskan bahwa dalam sistem penanggulangan bencana, status bencana sangat menentukan pola penanganan dan keterlibatan pemerintah pusat. Untuk bencana yang berstatus bencana daerah (kabupaten/kota), tanggung jawab utama berada pada pemerintah daerah.
Namun demikian, pemerintah pusat tetap dapat memberikan bantuan melalui berbagai skema, selama pemerintah daerah aktif mengajukan permohonan dan melengkapi administrasi yang dibutuhkan.
“Pemerintah pusat bukan tidak hadir, tetapi mekanismenya harus melalui usulan dari daerah. Artinya, daerah harus cepat, tepat, dan aktif. Kalau tidak, bantuan juga akan terlambat,” jelas HRD.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat pada prinsipnya siap memberikan dukungan penuh, namun sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah.
“Pemerintah pusat itu pasti all out membantu daerah, tapi syaratnya jelas: administrasi harus cepat, data harus akurat, dan usulan harus lengkap. Kalau itu tidak dipenuhi, jangan berharap bantuan bisa maksimal,” tegas HRD.
Ia menambahkan, dalam kondisi saat ini, peran Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, menjadi sangat krusial sebagai pengambil keputusan utama di daerah.
“Jadi kuncinya ada di daerah. Kalau administrasi lambat, data tidak akurat, dan koordinasi lemah, maka bantuan dari pusat juga tidak bisa maksimal,” tambahnya.
HRD menegaskan, kepala daerah dituntut untuk sigap, cepat mengambil keputusan, dan hadir langsung di tengah masyarakat, bukan hanya menunggu laporan di balik meja.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam sistem pemerintahan yang terbuka, kritik publik merupakan bagian dari kontrol sosial yang sehat.
“Memimpin daerah tidak sama dengan memimpin perusahaan yang bisa sesuka hati membuat SOP. Ada tanggung jawab publik yang harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Sebagai penutup, HRD mengibaratkan kepemimpinan dalam situasi krisis seperti berjalan di tepi jurang.
“Kalau takut jatuh, jangan bermain di atas tebing. Artinya, menjadi pemimpin itu penuh risiko dan sorotan. Keberanian menghadapi kritik adalah bagian dari tanggung jawab,” pungkasnya.
Ia menegaskan, yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk turun langsung, mendengar masyarakat, serta mengambil keputusan yang tepat dan akurat.
“Jika itu tidak dilakukan, persoalan akan terus berlarut, dan masyarakatlah yang akan terus menjadi korban,” tutup HRD. (*)
