Bupati Deli Serdang: FKDM Harus Bekerja Sebelum Masalah Terjadi

- Editor

Selasa, 13 Januari 2026 - 09:52

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LUBUK PAKAM | TribuneIndonesia.com — Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, menegaskan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) bukanlah “wartawan dadakan” yang baru bergerak setelah peristiwa terjadi, melainkan paling  terdepan pemerintah daerah dalam mendeteksi dini setiap potensi gejolak di tengah masyarakat.

FKDM harus bekerja sebelum kejadian. Setiap gejala di masyarakat, sekecil apa pun, wajib dilaporkan,” tegas Bupati saat memberikan arahan pada Pertemuan Refleksi dan Evaluasi Kinerja Kepengurusan FKDM Kabupaten dan Kecamatan se-Deli Serdang, di Aula Cendana, Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (13/1/2026).

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, Bupati menyayangkan minimnya laporan yang selama ini masuk dari FKDM. Padahal, terdapat sekitar 110 anggota FKDM yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang.

Untuk mengoptimalkan peran FKDM, Bupati menetapkan target tegas. Setiap anggota FKDM diwajibkan menyampaikan minimal satu laporan setiap hari terkait kondisi sosial, ekonomi, politik, keamanan, maupun lingkungan di wilayah masing-masing.

Mulai dari gejolak harga kebutuhan pokok, banjir, kerusakan lahan pertanian, kebersihan lingkungan, hingga potensi penyalahgunaan narkoba dan gangguan ketertiban lainnya. Kalau aktif, satu hari bisa terkumpul ribuan laporan,” ujarnya.

Bupati menegaskan, FKDM yang aktif adalah FKDM yang hadir dan bekerja nyata di tengah masyarakat, bukan sekadar menerima honor tanpa kontribusi nyata.

Ke depan, kinerja FKDM akan dievaluasi secara berkala. Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada laporan yang disampaikan, maka pengurus FKDM yang bersangkutan akan diganti.

Baca Juga:  Dua Jejak dari Gedung TuaP

Kalau tidak mampu beradaptasi, tidak mampu mengelola informasi, maka tidak layak menjadi FKDM. FKDM harus diterima masyarakat dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurut Bupati, integritas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial merupakan kewajiban moral bagi setiap unsur yang menerima anggaran negara, termasuk FKDM. Setiap rupiah yang diterima harus dibuktikan dengan kerja nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Bupati berharap, pertemuan refleksi dan evaluasi ini menjadi momen perubahan bagi FKDM agar benar-benar berperan aktif menjaga stabilitas, keamanan, dan ketenteraman masyarakat, sekaligus mendukung keberhasilan program pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Deli Serdang.

“Kehadiran FKDM harus menjadi penyejuk di tengah masyarakat. Jadilah mata dan telinga pemerintah daerah yang bekerja demi kepentingan masyarakat,” pesannya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Deli Serdang, Drs Zainal Abidin Hutagalung, dalam laporannya menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus FKDM dalam menjaring, menampung, mengoordinasikan, serta mengomunikasikan data dan informasi masyarakat kepada pemerintah daerah.

Informasi tersebut berkaitan dengan potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), ketenteraman dan keamanan, hingga potensi bencana alam maupun bencana lainnya.

Sasarannya adalah terwujudnya sinergitas dan kemampuan FKDM dalam mendeteksi serta menghadapi potensi permasalahan, sehingga tercipta suasana masyarakat Deli Serdang yang kondusif dan terkendali,” pungkasnya.

Ilham Gondrong

 

Berita Terkait

Dua Nama Jadi Sasaran Polemik Medsos, Rico dan dr. Laura Tegaskan Bantahan
Mewakili Wali Kota Bitung di HUT ke-598 Minahasa, Kadis Kominfo Altin Tumengkol Pererat Sinergi Budaya
Sambut Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Wali Kota Bitung Harap Kelurahan Girian Weru Dua Raih Prestasi Tertinggi
RSUD Raja Ampat Jadi Lokasi Studi Tiru RSUD Oksibil, Dari Papua Pegunungan Belajar ke Papua Laut
Dinas Sosial Langsa Turun Langsung, Berikan Perhatian dan Bantuan kepada Ibu Nur Asiah
Polemik Dokter Spesialis Anak di Raja Ampat Berujung Baik, Direktur RSUD Tekankan Profesionalitas dan Kepentingan Masyarakat
Sembilan Keluarga di Tanjung Morawa Terima Rumah Layak Huni, Bupati Serahkan Kunci
Tutup Latsar CPNS 2026, Hengky Honandar Tegaskan ASN Harus Utamakan Kepentingan Masyarakat
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 10:07

Dua Nama Jadi Sasaran Polemik Medsos, Rico dan dr. Laura Tegaskan Bantahan

Kamis, 5 November 2026 - 07:52

GRPK Apresiasi Paminal Polresta Deli Serdang, Mantan Camat Batang Kuis Segera Dipanggil

Kamis, 5 November 2026 - 05:34

ALHAMDULILLAH, IKHTIAR KESEMBUHAN SITI MUNAWAROH BERLANJUT, DARI DESA LUMAHAN MENUJU RSUD KH. DAUD ARIF KUALA TUNGKAL

Rabu, 4 November 2026 - 17:36

PKB Langsa Bidik “Pecah Telur” di DPRK, Perempuan Bangsa Perkuat Barisan

Rabu, 4 November 2026 - 13:40

KETUA TP-PKK TANJAB BARAT DORONG INOVASI DAN PENGUATAN 10 PROGRAM POKOK PKK, SIAPKAN LANGKAH STRATEGIS MENUJU 2027

Rabu, 4 November 2026 - 13:00

RESES MASA SIDANG I 2026–2027, JAMAL DARMAWAN SIE SERAP ASPIRASI WARGA TUNGKAL I, SINERGI LEGISLATIF DAN PEMERINTAH JADI SOROTAN

Rabu, 4 November 2026 - 11:01

Indra BN didaulat Pimpin SMSI Kabupaten Simeulue Periode 2026 – 2029.

Rabu, 4 November 2026 - 02:35

Diduga Catut Nama Anak Sebagai Anak Didik TK Swasta Telege Cerek di Aceh Tengah Disorot

Berita Terbaru