BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Menyikapi pernyataan anggota DPRK Bireuen dari Partai Nasdem, Fadli M Yusuf yang menyudutkan Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud (HRD) di salah satu media online, mendapat tanggapan serius dari Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRK Bireuen, Nanda Rizka, S.Pd.i, M.Pd.
Abi Nanda sapaan akrab Nanda Rizka kepada wartawan, Rabu (22/10/2025) menegaskan, Fadly Yusuf jangan asal bunyi (Asbun). Apa yang disampaikan HRD bukanlah bentuk kritik destruktif, melainkan masukan konstruktif dan ajakan untuk berbenah bersama demi kemajuan daerah.
Sebagai wakil rakyat di tingkat nasional, HRD yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini, memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menyampaikan kondisi objektif yang dihadapi daerah pemilihannya, termasuk Bireuen.
Menurut Abi Nanda, HRD menyoroti keterbatasan kemampuan keuangan daerah semata-mata untuk mengajak pemerintah daerah lebih kreatif mencari sumber pendanaan alternatif, bukan untuk menjatuhkan atau menimbulkan kegaduhan.
Pernyataan HRD sebelumnya yang menekankan agar Pemkab Bireuen tidak hanya mengandalkan APBK sesungguhnya merupakan bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap kondisi pembangunan daerah yang semakin menantang di tengah keterbatasan fiskal nasional.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Banggar DPR RI, HRD justru berusaha membuka ruang komunikasi dan peluang program dari pemerintah pusat agar Bireuen tidak tertinggal dibandingkan daerah lain.
“Fadli Yusuf, anda juga punya anggota DPR RI dari Nasdem, juga sama-sama dari Dapil Aceh 2, silakan anda ajak untuk bangun Aceh, khususnya Bireuen, mari sama-sama kita bangun Bireuen lebih baik ke depan, jangan hanya jadi corong Pemerintah Kabupaten Bireuen, tapi tidak bisa menjemput program dari pusat, seperti yang sudah dibawa oleh HRD,” kata Abi Nanda.
Kritik Bukan Berarti Menyerang
Menurut Abi Nanda kritik dan saran yang disampaikan oleh HRD sejatinya merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan representasi rakyat, sebagaimana diatur dalam sistem demokrasi Indonesia.
Dalam konteks tersebut, kritik tidak boleh dimaknai sebagai serangan pribadi atau bentuk penentangan terhadap pemerintah daerah, melainkan sebagai upaya untuk memperkuat sinergi dan mempercepat pembangunan.
Abi Nanda mengatakan bahwa sesuai UU MD3 ini merupakan salah satu fungsi DPR. Selanjutnya berkenaan dengan kebutuhan tersedianya DED dalam usulan program pembangunan adalah mutlak.
Detail Engineering Design (DED) merupakan syarat mutlak dalam pengajuan usulan program pembangunan karena menjadi dasar teknis yang menjamin kelayakan, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
DED berisi perencanaan detail dari aspek teknis, struktur, volume pekerjaan, hingga estimasi biaya yang dibutuhkan.
Tanpa DED, usulan program tidak dapat dinilai secara objektif oleh pihak berwenang, sehingga berpotensi ditolak atau tertunda. Dengan adanya DED yang lengkap dan valid, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program yang diusulkan benar-benar siap dilaksanakan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut politikus PKB, Abi Nanda ini mengatakan bahwa HRD selalu mengedepankan komunikasi yang santun dan terbuka, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik.
Ia berpendapat bahwa kemajuan Bireuen hanya bisa dicapai jika semua pihak berani bersuara jujur mengenai persoalan yang dihadapi daerah, termasuk soal keterbatasan anggaran, efektivitas kebijakan, dan tata kelola pembangunan.
Komitmen HRD: Mendukung Pembangunan Bireuen
Selama ini HRD dikenal sebagai tokoh yang selalu memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh khususnya Bireuen di tingkat nasional.
Sejumlah program pembangunan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, jembatan, MCK, Rumah, Rusunawa, Beasiswa, bus sekolah, bantuan untuk pesantren serta berbagai bantuan untuk pemberdayaan masyarakat dan lainnya, telah berhasil diperjuangkannya melalui berbagai kementerian yang bermitra dengan Komisi V, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan mitra lainnya.
Berbagai hasil nyata seperti peningkatan infrastruktur jalan lintas, bantuan rumah layak huni, hingga dukungan bagi daerah tertinggal merupakan bukti konkrit bahwa HRD tidak hanya berbicara, tetapi bekerja nyata.
Karena itu, tudingan bahwa pernyataannya menimbulkan kegaduhan adalah keliru dan tidak berdasar.
“Justru, HRD berupaya menyadarkan semua pihak agar tidak terlena dengan kondisi fiskal yang terbatas, dan bersama-sama mencari solusi terbaik untuk masyarakat,” demikian Abi Nanda. (*)
