Medan I TribuneIndonesia.com-Suasana Medan mendadak memanas. Puluhan massa Aliansi Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (16/09/2025).
Lewat pengeras suara di atas mobil pickup, suara orasi membelah udara, menuntut Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera mengambil alih pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Smart Board dan Meubilair senilai Rp100 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
“Kami minta Kejaksaan Tinggi jangan tebang pilih. Periksa semua pihak, termasuk mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Sumut. Ia diduga kuat sebagai aktor utama yang memasukkan proyek ini ke APBD Perubahan 2024,” teriak Asril Hasibuan, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi Sumut, di depan Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Medan.
Koordinator aksi, Yunus Dalimunthe, menambahkan bahwa anggaran Rp100 miliar itu dipaksakan masuk di penghujung tahun, masing-masing Rp50 miliar untuk Smart Board dan Rp50 miliar untuk Meubilair. Proses tender, katanya, sarat rekayasa.
“Serah terima barang dilakukan tergesa-gesa, hanya dalam hitungan hari. Ini bukan sekadar korupsi, tapi skenario gelap yang disusun rapi. Ada konspirasi jahat demi keuntungan pribadi dan kepentingan politik,” tegas Yunus dengan suara bergetar namun membakar amarah massa.
Mereka juga menuntut Kejaksaan Tinggi memeriksa Pimpinan dan Badan Anggaran DPRD Langkat yang diduga menerima “uang ketok”. Nama Sekretaris Dinas Pendidikan Langkat, Robert Hendra Ginting, dan Fajar selaku Kabid Sekolah Dasar pun ikut diseret dalam pusaran kecurigaan.
Di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, suara massa kembali menggelegar. Mereka mendesak Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution segera mencopot Faisal Hasrimy dari jabatannya. “Faisal tidak pantas memimpin OPD. Namanya disebut-sebut dalam korupsi besar yang merugikan rakyat,” teriak massa.
Namun di tengah derasnya tudingan, muncul suara berbeda. Jonson David Sibarani, Penasihat Hukum mantan Kadis Pendidikan Langkat, Dr. Saiful Abdi Siregar, justru mengapresiasi penggeledahan yang dilakukan Kejari Langkat pekan lalu.
“Publik digiring seolah-olah klien kami adalah otak proyek ini. Padahal itu keliru besar. Saat proyek direncanakan dan dijalankan, klien kami sudah tidak aktif di kantor karena kasus lain. Ia justru sejak awal menolak proyek karena anggarannya tidak wajar,” tegas Jonson.
Ia bahkan menyebut ada tekanan besar dari pihak berkuasa agar proyek dipaksakan berjalan. “Anggaran tiba-tiba muncul di APBD Perubahan 2024, tender direkayasa, serah terima barang dilakukan kilat. Ada tanda tangan klien kami yang bahkan dipalsukan,” ungkapnya.
Skandal yang menyeret nama pejabat, DPRD, hingga OPD besar ini kini menjadi bayang-bayang menakutkan. Kasus Rp100 miliar itu bukan hanya soal korupsi, tapi seolah membuka pintu ke ruang gelap penuh konspirasi dan ancaman. Dan Sumatera Utara kini tengah dihantui pertanyaan besar: siapa dalang sebenarnya di balik skenario busuk ini?
Ilham Gondrong
