TRIBUNEIndonesia.com| Takengon
Polemik dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) masih membayangi Dinas Kesehatan Aceh Tengah. Di tengah kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum, rencana Bupati untuk melantik Sekretaris Dinas Kesehatan menjadi Kepala Dinas definitif memantik kritik keras dari publik.
Aktivis Muda Aceh Tengah, Edi Syahputra Linge, mengingatkan agar Bupati tidak gegabah dalam mengambil keputusan, terutama ketika proses hukum terkait dugaan korupsi masih berjalan.
“Bupati harus hati-hati. Kalau sekretaris dilantik, masyarakat bisa menilai pemerintah seolah menutup mata terhadap kasus lama. Apakah mungkin seorang sekretaris tidak tahu praktik korupsi di kantornya, sementara semua berkas melewati mejanya?” ujar Edi, Jumat (6/9).
Menurutnya, kemungkinan keterlibatan atau keterkaitan dengan kasus tersebut tetap terbuka, mengingat posisi sekretaris memiliki peran strategis yang erat dengan pimpinan dinas sebelumnya, yang kini sedang dalam penyidikan di Polda Aceh.
“Kalau Bupati tetap memaksakan, dikhawatirkan di tengah jalan akan muncul panggilan hukum kepada pejabat baru. Kondisi ini bisa mengganggu stabilitas kinerja dinas dan pelayanan kesehatan di Aceh Tengah,” tambahnya.
Edi menekankan, Bupati sebaiknya mempertimbangkan figur lain yang benar-benar bersih dari kasus hukum. Menurutnya, reformasi birokrasi hanya akan berjalan jika pejabat yang ditunjuk tidak memiliki rekam jejak negatif.
Nada serupa disampaikan oleh Ruhdi Sahara, salah satu aktivis Aceh Tengah. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan uji rekam jejak dalam proses penunjukan kepala dinas.
“Kalau ada catatan merah dari BPK atau indikasi keterlibatan dalam kasus lama, seharusnya nama tersebut dianulir sejak awal. Jangan sampai publik melihat ini hanya sebagai upaya cuci tangan,” tegas Ruhdi.
Kedua aktivis ini sepakat bahwa Bupati Aceh Tengah harus berani melakukan reformasi nyata, bukan sekadar mengganti wajah lama dengan wajah baru di kursi pimpinan.
“Jika keputusan gegabah, taruhannya bukan hanya layanan kesehatan masyarakat, tetapi juga citra pemerintahan di mata publik,” kata mereka.
Kini, publik menanti langkah tegas Bupati: apakah berani memilih figur bersih dan profesional, atau justru kembali menjerumuskan Dinas Kesehatan ke dalam pusaran masalah lama.
(Dian Aksara/Tribune Indonesia)
