KLARIFIKASI RESMI Terkait Kesepakatan Besaran Setoran Parkir: Tidak Memberatkan Pihak Manapun.

- Editor

Minggu, 4 Mei 2025 - 18:37

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Caption : wawancara langsung rim media bersama petugas parkir di kota Bireuen

Bireuen | TribuneIndonesia.com

Sehubungan dengan beredarnya informasi di masyarakat terkait dugaan adanya keberatan dari pihak pengelola atau petugas parkir terhadap nominal setoran harian yang ditetapkan, kami selaku pihak ketiga yang hadir dalam proses mediasi dan fasilitasi, merasa perlu memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan persepsi publik.

Perlu kami sampaikan bahwa proses penentuan besaran setoran parkir dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Kesepakatan ini dicapai melalui serangkaian pertemuan antara perwakilan pengelola parkir, petugas lapangan, serta unsur pemerintah daerah dan instansi terkait. Dalam forum tersebut, seluruh pihak diberi ruang yang adil untuk menyampaikan masukan, aspirasi, serta keberatan-keberatan yang mungkin timbul.

Poin-poin penting dalam kesepakatan tersebut antara lain:

1. Nominal setoran ditentukan berdasarkan rata-rata potensi pendapatan riil di masing-masing titik parkir, dengan mempertimbangkan variabel seperti volume kendaraan harian, waktu operasional, dan kondisi lapangan.

2. Tidak ada kewajiban setor tetap di luar kemampuan, melainkan sistem setoran yang fleksibel dan proporsional, dengan mekanisme evaluasi berkala untuk menyesuaikan jika terjadi perubahan kondisi.

Baca Juga:  Pembobol Rumah Warga Pekan Tanjung Beringin, Berhasil Ditangkap

3. Petugas parkir tetap mendapatkan penghasilan yang layak setelah dipotong setoran, karena kesepakatan juga mempertimbangkan kebutuhan operasional dan biaya pribadi mereka.

4. Sanksi atau teguran hanya diberlakukan jika ada pelanggaran kesepakatan, bukan karena ketidakmampuan yang bersifat insidental.

Kami tegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan, tekanan, maupun dominasi dari satu pihak terhadap yang lain dalam perumusan kesepakatan ini. Seluruh proses berlangsung dengan prinsip musyawarah mufakat, demi menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib, transparan, dan saling menguntungkan.

Dengan klarifikasi ini, kami berharap tidak ada lagi kesalahpahaman atau penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta. Jika terdapat pihak-pihak yang merasa belum terwakili atau memiliki kendala, kami membuka ruang dialog lanjutan secara terbuka dan konstruktif.

HENDRI

Berita Terkait

Disambar Petir Hebat, Kantor Desa Namotualang Hangus Tak Bersisa! Ledakan Keras Bangunkan Warga, Api Baru Jinak Setelah Damkar Berjuang
Kapolres Aceh Timur Imbau Warga Waspada Kebakaran
Kondominium Hotel Danau Toba Dilalap Si Jago Merah, Langit Medan Diselimuti Asap Tebal
Simpang Empat Jalan Syiah Kuala Rawan Kecelakaan: Warga Minta Penanganan Serius
Malam Maut di Perkebunan Rispa! Mayat Pria dengan Leher Tergorok ditemukan di Tanjung Morawa
Ditemukan 21 Kilometer, Remaja Hanyut di Sungai Ditemukan Meninggal Dunia
Terjangan Angin Maut Mengoyak Deli Serdang: Ratusan Rumah Porak-Poranda, Tangis Warga Menggema di Tengah Puing
Teror Maut di jembatan Paluh Kemiri:Hantaman Mematikan Renggut Nyawa Pengendara Motor
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Mei 2025 - 16:48

Spanduk Raib Misterius! Mafia Tanah Diduga Mengincar Lahan Kesultanan Deli di Helvetia

Sabtu, 31 Mei 2025 - 09:45

Teror Hukum di Balik Pungli Sekolah: Tiga Wartawan Dijebak, Ditangkap Tanpa Surat Tugas

Sabtu, 31 Mei 2025 - 03:55

Pelayanan Buruk dan Arogansi Lurah Tegal Sari II, TKN Desak Wali Kota Medan Bertindak Tegas

Jumat, 30 Mei 2025 - 16:46

‎Kades Cinta Rakyat Didesak Selesaikan 1,5 Tahun Masalah Sertifikat Tanah

Jumat, 30 Mei 2025 - 16:29

Waspada Penipuan Digital: Nasabah Khawatir Gunakan Mobile Banking, Lembaga Keuangan Diminta Perkuat Sistem Keamanan

Jumat, 30 Mei 2025 - 15:17

Dianiaya Brutal, Tiurmaida Br Sidebang Masih Menanti Keadilan: Kasus Berlarut dan Belum Tuntas!

Jumat, 30 Mei 2025 - 13:18

Diduga Adanya Bau Korupsi, Diminta APH Periksa Dana BOS SMKN 1 Pante Bidari

Jumat, 30 Mei 2025 - 10:05

TKN Ultimatum Pemko Medan, Desak Penertiban Bangunan Ilegal dan Evaluasi Kadis Perkim

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x