BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Pemerintah Kabupaten Bireuen, Aceh jangan menzalimi masyarakat korban bencana banjir dan tanah longsor yang hingga kini masih tidur dibawah tenda, di meunasah dan lokasi pengungsian lainnya.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Dharma SH kepada wartawan, Jumat (9/1/2026), menyahuti para korban banjir dan tanah longsor yang meminta pemerintah segera membangun hunian sementara (huntara) sebelum hunian tetap (huntap) rampung dikerjakan.
Dikatakan Surya Dharma, semua kita mendukung Huntap, tapi seharusnya Pemkab Bireuen memprioritaskan pembangunan Huntara agar masyarakat korban banjir dan tanah longsor, bisa segera menempati tempat yang layak dan aman pasca bencana.
“Pemkab Bireuen jangan memprioritaskan Huntap yang lama proses pembangunannya atau lamban serta belum ada kepastian kapan bisa ditempati korban bencana, sedangkan bulan Ramadhan dan Idul Fitri sudah di depan mata,” sebut Surya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga pimpinan DPRK Bireuen ini menerangkan, perlu diketahui oleh masyarakat, semua anggarannya bersumber dari APBN bukan APBK. Jadi jangan kita ambil kebijakan yang efeknya adalah terzalimi warga, kita mendorong administrasi saja, jangan kita persulit administrasi tersebut, kalau memang ada yang mudah untuk apa yang sulit.
Seharusnya Pemkab Bireuen terlebih dahulu bermusyawarah dengan masyarakat untuk menentukan pilihannya. Jangan langsung memvonis atau menetapkannya.
Seperti Keuchik dan warga Desa Kapa dan Desa Pante Lhoong Kecamatan Peusangan yang berharap dibangun Huntara sembari menunggu dibangun huntap. Begitu juga keuchik dan warga Desa Salah Sirong Jaya dan Desa Alue Limeng, Kecamatan Jeumpa serta warga Bale Panah Kecamatan Juli, bahkan ada yang sudah siap menyediakan lahan untuk dibangun Huntara.
“Saya sudah berkeliling ke semua lokasi bencana, semua warga minta Huntara, seperti korban bencana di Desa Ulee Jalan Peusangan Selatan, di Desa Ujong Blang dan Babah Suak Kecamatan Kutablang dan seluruh desa lainnya di Bireuen,” sebut Surya.
Pasti semua korban banjir berbeda-beda permintaannya, ada yang pilih huntara bisa jadi ada yang pilih huntap, bisa dipilah-pilah. Surya Dharna yakin huntap tidak akan berjalan sesuai harapan masyarakat.
“Kita juga merasa curiga ada apa dibalik dugaan pemaksaan pembangunan huntap oleh Pemkab Bireuen, apakah ada dugaan untuk kepentingan proyek pihak tertentu atau ada kepentingan politik, sehingga masyarakat jadi korban dan terzalimi,” cetus Surya.
Anehnya lagi, Pemkab Bireuen juga dituding memaksa masyarakat korban bencana untuk menerima Dana Tunggu Hunian (DTH), sehingga seolah-olah semua masyarakat korban bencana menolak Huntara dengan menerima DTH Rp 600 ribu perbulan yang hanya mencukupi untuk dua karung beras.
Negara sudah menjamin bagi warganya yang menjadi korban bencana dengan membangun Huntara dengan uang negara, jadi jangan lagi kita zalimi mereka dengan memaksakan membangun huntap yang butuh waktu lama.
“Ini pembongon publik, karena keputusan diambil bukan dengan hasil musyawarah dengan masyarakat korban bencana, tapi keputusan sepihak yang diambil Pemkab Bireuen, jangan bohongi dan jangan zalimi masyarakat,” tegas Surya lagi.
Ditambahkannya, sementara yang merasakan tinggal dipengungsian saat ini adalah para bayi, anak-anak, para lansia dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Apakah kita rela membiarkan mereka terus-terusan dibawah tenda.
“Saudara Bupati Bireuen kesampingkan dulu egonya, jangan memberi harapan kepada masyarakat dengan peletakan batu pertama pembangunan huntap, karena belum ada kepastian kapan rampung dikerjakannya,” pungkas Surya. (*)
