Bireuen | TribuneIndonesia.com
Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Bupati H. Mukhlis, S.T., untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait isu yang berkembang mengenai dugaan pengumpulan sumbangan lembu dari para camat dan kepala dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pengumpulan sumbangan tersebut diperuntukkan bagi acara pesta anak Bupati Bireuen dan sempat dibahas dalam sebuah rapat resmi yang dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Bireuen, Hanafiah.
“Seharusnya bupati tidak diam, harus ada klarifikasi ke publik agar tidak melahirkan asumsi bahwa sumbangan lembu itu atas permintaan. Bupati juga harus secara tegas menyatakan penolakan, karena hal itu melanggar aturan,” kata Ketua SAPA, Fauzan Adami, Minggu 4 Mei 2025.
Ia menegaskan, pembahasan sumbangan yang dilakukan di forum resmi dan lingkungan pemerintahan merupakan tindakan yang tidak beretika.
“Ini menyangkut masalah pribadi, apalagi jika lahir inisiasi sumbangan. Itu tindakan yang mengarah ke gratifikasi dan tidak bisa dibenarkan,” tegasnya.
SAPA menegaskan, walaupun dugaan pengumpulan sumbangan itu dilakukan tanpa instruksi dan tanpa sepengetahuan Bupati, hal tersebut tetap harus diluruskan.
“Diamnya Bupati hanya akan menimbulkan spekulasi dan kecurigaan. Ini penting untuk menjaga marwah dan integritas pemerintahan,” pintanya.
SAPA menilai isu sumbangan tersebut sangat memalukan, terlebih lagi mengingat Bupati Bireuen dikenal sebagai sosok yang kaya raya dan dermawan.
“Inisiator rapat dan permintaan sumbangan telah mencederai kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan. Ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga penghinaan terhadap prinsip tata kelola yang bersih,” pintanya.
SAPA mendesak agar Bupati Bireuen mengambil langkah tegas dan tidak membiarkan praktik-praktik semacam ini merusak wibawa pemerintahan.
“Bupati Bireuen harus membuktikan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pejabat yang mencederai kepercayaan publik harus dicopot demi menjaga wibawa pemerintahan dan marwah birokrasi,” pungkasnya.[***].
