Bitung | Tribuneindonesia.com – Kehadiran Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 membuahkan hasil signifikan, Minggu (05/07/26).
Delegasi Kota Bitung berhasil mengawal lahirnya 10 rekomendasi strategis yang ditujukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.
Momentum berskala nasional ini menjadi panggung penting bagi jajaran pemerintah kota untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan progresif.
Di sela-sela agenda padat forum tahunan tersebut, kebersamaan dan sinergi antar-pemimpin daerah di Sulawesi Utara terlihat sangat erat.
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung, Ny. Ellen Honandar Sondakh, tampak melakukan sesi foto bersama dengan para sejawatnya.
Pasangan pemimpin Bitung ini berdiri diapit oleh Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk, dan Wali Kota Manado, Andrei Angow, yang masing-masing didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK kota pada Sabtu (04/07).
Fokus utama dari 10 poin rekomendasi yang dilahirkan dalam Rakernas tahun ini bertumpu pada perbaikan tata kelola keuangan.
APEKSI mendorong terjadinya penguatan kapasitas fiskal daerah, yang mencakup optimalisasi pendapatan, efisiensi pengeluaran, serta penerapan strategi pengelolaan APBD yang pro-rakyat.
Selain itu, forum ini juga mendesak dilakukannya reformasi keuangan yang lebih berkeadilan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta menuntut adanya fleksibilitas belanja daerah demi kepentingan langsung masyarakat luas.
Di samping masalah anggaran, dokumen rekomendasi tersebut menyoroti dua isu krusial lain, yakni regulasi kepegawaian dan kepemudaan.
Peserta Rakernas secara resmi merekomendasikan penataan ulang kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) agar lebih akomodatif terhadap kebutuhan daerah.
Sebagai poin terobosan yang tidak kalah penting, APEKSI secara khusus menekankan perlunya pelibatan aktif generasi muda dalam setiap pelaksanaan agenda maupun kegiatan yang berskala nasional. (kiti)
