Deli Serdang | TribuneIndonesia.com
Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Deli Serdang, Elly Suharyadi, S.ST., M.Si., di Ruang Rapat Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Selasa (29/07/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam rangka menghadirkan kebijakan pembangunan yang berbasis data akurat dan terverifikasi.
Dalam sambutannya, Bupati Asri menyampaikan bahwa indikator-indikator yang dirilis oleh BPS menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja kepala daerah, termasuk Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap data, serta pendalaman kategori sosial-ekonomi masyarakat, sangat penting untuk menentukan arah kebijakan yang tepat sasaran.
“Inilah yang sebenarnya saya harapkan. Dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU), kita bisa mendalami kriteria-kriteria penilaian tersebut. Saat ini kami kesulitan memverifikasi masyarakat kategori miskin dari desil 1 (sangat miskin) hingga desil 4 (rentan miskin) dalam rangka Universal Health Coverage (UHC) melalui BPJS. Padahal, kelompok inilah yang paling berhak menerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI),” ujar Bupati.
Bupati merinci bahwa saat ini sekitar 500.000 warga Deli Serdang telah menerima bantuan iuran dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Namun, angka kemiskinan di Deli Serdang hanya berada di angka 3,86 persen. Artinya, perlu kejelasan data apakah penerima bantuan tersebut memang termasuk dalam desil 1 hingga 4.
“Di sinilah pentingnya penguasaan data yang akurat oleh pemerintah kabupaten, agar anggaran pembangunan bisa dialokasikan lebih tepat sasaran,” tegas Bupati Asri.
Lebih lanjut, Bupati menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Asta Cita Presiden, visi dan misi kepala daerah, serta indikator dan target yang ditetapkan oleh BPS. Ia berharap MoU antara Pemkab dan BPS bisa menjadi jembatan untuk pertukaran dan pemanfaatan data secara optimal.
“Kita ingin arah pembangunan menjadi lebih terukur, bukan berdasarkan asumsi, tapi atas dasar fakta. Pemerintah butuh data komparatif dan terbarukan dari BPS untuk memperbaiki arah kebijakan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kepala BPS Deli Serdang, Elly Suharyadi, menyampaikan beberapa poin penting terkait program dan kegiatan BPS ke depan. Salah satunya adalah kegiatan verifikasi dan pemutakhiran data calon siswa Sekolah Rakyat.
“Kami pastikan bahwa anak-anak calon siswa tersebut berasal dari keluarga kategori desil 1 dan 2. Total ada sekitar 150 siswa yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa di Deli Serdang,” jelas Elly.
Selain itu, BPS juga tengah mempersiapkan kegiatan Pemutakhiran Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) Tahun 2025 sebagai bagian dari persiapan menuju Sensus Ekonomi 2026. Dalam proses ini, BPS berharap adanya dukungan penuh dari seluruh jajaran Pemkab Deli Serdang, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga kepala desa dan lurah.
“Kami juga akan menjalin MoU dengan bagian Tata Pemerintahan Pemkab Deli Serdang untuk memperkuat kegiatan statistik. Pemerintah pusat dan provinsi telah mengamanatkan penguatan peran statistik di daerah, karena data yang dikumpulkan BPS sejatinya menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan pemerintah untuk memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat, baik secara sosial maupun ekonomi,” ungkap Kepala BPS.
Audiensi ini menjadi tonggak awal dalam membangun tata kelola pembangunan yang berbasis pada data yang valid, objektif, dan terintegrasi. Dengan kolaborasi antara Pemkab dan BPS, diharapkan kebijakan daerah semakin tepat guna, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Ilham TribuneIndonesia.com
