Masyarakat Korban Banjir Desak KPK Turun ke Bireuen

- Editor

Selasa, 7 April 2026 - 01:17

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

BIREUEN/Tribuneindonesia.com

Seribuan masyarakat korban banjir dan tanah longsor dari berbagai desa di Kabupaten Bireuen yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin (6/4/2026).

Massa aksi mulai berkumpul sejak pukul 08.00 WIB di Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks Stadion Cot Gapu Bireuen. Mereka datang menggunakan sepeda motor, mobil, hingga kendaraan bak terbuka dari berbagai wilayah terdampak.
Setelah melakukan konsolidasi, massa bergerak berjalan kaki menuju Kantor Bupati yang berada di sisi timur RTH.

Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa spanduk, poster, serta berbagai tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen.

Salah satu tuntutan utama mereka adalah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung ke Bireuen dan mengaudit seluruh penggunaan anggaran terkait penanganan banjir.

“Kami mendesak KPK dan aparat penegak hukum untuk segera mengaudit seluruh anggaran, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah, yang hingga saat ini belum sepenuhnya kami terima sebagai korban banjir,” ujar perwakilan massa dalam orasinya.

Selain itu, massa juga meminta aparat penegak hukum mengusut sejumlah dugaan penyimpangan, di antaranya pengelolaan anggaran rumah tangga Pendopo Bupati, anggaran perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bireuen Tahun 2025.

Serta dugaan pengelolaan berbagai proyek di RSUD dr Fauziah Bireuen, mulai dari pengelolaan parkir, pengadan obat-obatan, pembangunan infrastruktur atau rehabilitasi rumah sakit, pengadaan makanan, hingga hal-hal kecil lainnya diduga semua dikelola oleh bupati, keluarga dan kroni-kroninya.

Tak hanya itu, isu dugaan nepotisme dan konflik kepentingan juga menjadi sorotan. Massa menilai adanya indikasi penempatan keluarga dalam jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah.

Baca Juga:  Ketua dan Anggota Fraksi PKB DPRK Bireuen Silaturrahmi Dengan Waled Nu Samalanga

“Jabatan publik bukan warisan keluarga. Dugaan praktik nepotisme ini harus diusut karena mencederai prinsip keadilan dan transparansi,” tegas salah satu orator.

Massa juga menyoroti dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam proyek-proyek pemerintah, termasuk di Dinas PUPR, serta adanya proyek yang disebut-sebut belum rampung namun anggarannya telah dicairkan.

Selain persoalan anggaran dan dugaan korupsi, aksi ini juga merupakan bentuk protes atas penanganan bencana yang dinilai tidak optimal.

Para demonstran mengaku masih banyak korban yang belum menerima bantuan, baik Dana Tunggu Hunian (DTH), bantuan rumah rusak, maupun bantuan stimulan lainnya.

Mereka juga mengkritik proses pendataan yang dianggap tidak transparan, termasuk banyaknya warga terdampak yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan dengan alasan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK).

Salah seorang korban banjir asal Peusangan mengungkapkan kekecewaannya karena hingga kini masih banyak warga yang belum mendapatkan haknya.

“Banyak dari kami kehilangan harta benda, rumah terendam, tapi belum juga menerima bantuan. Ada yang tidak terdata, ada yang dianggap tidak memenuhi syarat. Ini yang kami pertanyakan,” ujarnya.

Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang protes sebelumnya. Massa menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan tindakan konkret dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.

“Kalau tidak siap dikritik, sebaiknya mundur. Jabatan publik membutuhkan tanggung jawab dan keterbukaan, bukan anti kritik,” tutup orator. (*)

Berita Terkait

Warga Temukan Mayat Pria 61 Tahun di Perladangan Kutalimbaru
Melalui Pengajian Subuh, Kapten Agam Akmal Perkuat Komunikasi dan Kebersamaan di Jangka Buya
Marinir Gelar Lomba Menembak Pistol Eksekutif
Hadirkan Layanan Inklusif, Satpas SIM Polres Bireuen Beri Kemudahan Penuh bagi Penyandang Disabilitas
Kapolres Bireuen Hadiri Haul Ke-39 Abon Abdul Aziz Bin Muhammad Shaleh di Dayah MUDI Mesra Samalanga
BPMA–Aceh Energy Salurkan Bantuan Pangan Protein kepada 426 Anak dan Ibu Hamil di Bireuen
Wujudkan Warga Sehat, Posyandu Lueng Tuha Layani Seluruh Kalangan Usia
Peringati Hari Bhakti Kemenimipas ke-2, Lapas Kelas IIB Bireuen Teguhkan Komitmen Pelayanan Humanis
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 05:08

SIORAJA Disiapkan Jadi Basis Data Tunggal OAP, Pemutakhiran Direncanakan Setiap Enam Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 04:31

Cegah Peredaran Narkoba dan Barang Ilegal, Ditjenpas Sumut Gelar Razia Mendadak di Lapas dan Rutan Medan

Jumat, 20 November 2026 - 02:19

Peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-2 di Bitung: Momentum Perkuat Integritas dan Apresiasi Pegawai Teladan

Kamis, 19 November 2026 - 23:22

DPR Sahkan UU Perampasan Aset: Negara Kini Bisa Sita Harta Hasil Kejahatan Tanpa Perlu Tunggu Putusan Pidana

Kamis, 19 November 2026 - 07:59

Wabup Mansur Syahdan Buka Sosialisasi Program SIORAJA

Jumat, 13 November 2026 - 10:49

“Taufik Sarasa Buka Paripurna KUA-PPAS 2027, DPRK Raja Ampat Minta OPD Jangan Tinggalkan Waisai”.

Jumat, 13 November 2026 - 04:49

DIREKTUR RSUD RAJA AMPAT BERIKAN PENGHARGAAN BAGI NAKES PADA PUNCAK HKN KE-62

Kamis, 12 November 2026 - 18:34

Rumah Warga Sikalondang Dibobol Dini Hari, Kerugian Rp12,6 Juta! Ramah Saat Melayani, Tegas Saat Mengungkap Kejahatan

Berita Terbaru

Oplus_131072

Peristiwa, kecelakaan dan bencana Alam

Warga Temukan Mayat Pria 61 Tahun di Perladangan Kutalimbaru

Jumat, 20 Nov 2026 - 05:14