Bitung | Tribuneindonesia.com –Anggota DPRD Kota Bitung dari Fraksi PDI Perjuangan, Henkie Tumangkeng, S.T., menggelar agenda reses masa persidangan kedua dengan pendekatan yang humanis, Rabu (01/04/26) Personel Komisi III ini memilih turun langsung ke akar rumput guna menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus memberikan edukasi politik terkait dinamika global yang mulai berdampak pada stabilitas lokal.
Dalam pembukaannya, Henkie menyoroti situasi geopolitik internasional, terutama konflik di Timur Tengah yang kian memanas.
Ia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak bertindak gegabah dalam menyikapi isu-isu global, melainkan tetap mengikuti instruksi serta imbauan resmi dari pemerintah demi menjaga kondusivitas daerah.
Lebih lanjut, Henkie menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara warga dan pemerintah.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk bersuara dan memberikan argumen terhadap program pemerintah, asalkan disampaikan melalui cara-cara yang santun dan konstruktif sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
Dalam aksi blusukannya kali ini, Henky sengaja menggandeng Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan untuk melihat langsung kondisi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sasaran utamanya adalah para pekerja sektor informal, seperti petugas penyapu jalan dan pengangkut sampah yang selama ini jarang tersentuh oleh forum-forum formal.
Persoalan data bantuan sosial menjadi salah satu poin krusial yang ditemukan di lapangan. Banyak warga yang mengaku bingung karena sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan, namun tiba-tiba nama mereka menghilang dari sistem tanpa penjelasan yang memadai, sehingga diperlukan validasi ulang yang lebih transparan.
Tak hanya soal bansos, sektor transportasi juga menjadi sorotan tajam bagi para pengguna jalan, khususnya tukang ojek. Henky mendengarkan keluhan mengenai tingkat kenyamanan dan keamanan lalu lintas yang terganggu, terutama saat ada kegiatan kemasyarakatan di jalan protokol yang memicu kemacetan panjang.
Menyikapi hal tersebut, legislator ini mendorong adanya pengadaan jalan alternatif sebagai solusi jangka panjang. Ia mengaku telah memperjuangkan aspirasi ini sejak tahun sebelumnya agar akses mobilitas warga tidak terhambat oleh ketergantungan pada satu jalur utama saja.
Sektor infrastruktur lingkungan juga menyimpan masalah pelik terkait proyek drainase yang mangkrak. Akibat ketiadaan saluran di area hulu, luapan air sering kali masuk ke permukiman warga.
Henkie menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), namun eksekusi teknis masih terhambat karena masalah elevasi lahan.
Menutup rangkaian resesnya, Henkie menyoroti tantangan berat terkait pembebasan lahan warga yang harus dilalui oleh jalur pembuangan air.
Ia menegaskan akan mengawal tiga penekanan utama, yakni ketepatan bantuan sosial, kelancaran arus lalu lintas, dan percepatan solusi teknis drainase agar masyarakat Bitung benar-benar merasakan kehadiran pemerintah. (Kiti)
