Takengon | TRIBUNEIndonesia.com
September 2025 — Kepengurusan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Teuku Umar (PEMA UTU) periode 2025/2026 tengah menuai sorotan tajam. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UTU bahkan telah mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP1) lantaran roda organisasi dianggap vakum dan program kerja tidak berjalan lebih dari tiga bulan terakhir.
Kondisi ini mendapat respon keras dari sejumlah pihak, termasuk Ihsanul Fikri, demisioner Sekretaris Jenderal PEMA UTU. Ia menyayangkan situasi yang menurutnya mencederai marwah lembaga eksekutif mahasiswa tertinggi di kampus tersebut.
“Saya sangat kecewa melihat kondisi PEMA hari ini. PEMA UTU 2025/2026 seolah tidak mampu menjalankan amanah, bahkan membiarkan organisasi vakum tanpa arah. Ini jelas mencederai marwah PEMA yang seharusnya menjadi wadah perjuangan mahasiswa,” tegas Ihsanul Fikri, Rabu (17/9).
Ia menambahkan, PEMA bukanlah milik segelintir pengurus, melainkan milik seluruh mahasiswa UTU. Karena itu, kelalaian dalam menjalankan tugas bukan hanya merugikan pengurus, tetapi juga menggerus kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga eksekutif tersebut.
“Kalau PEMA vakum, siapa lagi yang akan mengawal aspirasi mahasiswa? Kalau roda organisasi lumpuh, berarti kepentingan mahasiswa terabaikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ihsanul mendesak PEMA UTU 2025/2026 untuk segera melakukan konsolidasi internal dan mengaktifkan kembali program kerja yang telah dicanangkan. Menurutnya, jika kondisi kevakuman ini terus dibiarkan, maka legitimasi dan keberlanjutan kepengurusan yang ada patut dipertanyakan.
Di akhir keterangannya, Ihsanul mengajak seluruh mahasiswa UTU untuk ikut serta mengawasi jalannya organisasi. Ia juga mendorong DPM di tingkat fakultas agar aktif melakukan pengawasan, sehingga PEMA UTU dapat kembali menjadi lembaga yang kredibel, bermarwah, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan mahasiswa.
(Dian Aksara | Tribune Indonesia)
