Jakarta/Tribuneindonesia.com
Indonesia berdiri di panggung dunia sebagai negeri yang dikaruniai perut bumi dan lautan luar biasa kaya. Nama-nama wilayah seperti Maluku dengan potensi strategis Blok Masela, serta deretan daerah penghasil lainnya, menjadi aset mahal yang diincar oleh banyak pihak. Namun, di balik keramaian hitungan angka investasi dan pembagian keuntungan yang sering dipublikasikan, terdapat luka besar yang sengaja diabaikan: kemajuan nyata bagi daerah yang menjadi sumber kekayaan itu sendiri.
Narasi yang dibangun selama ini terlalu dangkal dan berat sebelah. Kita hanya disuguhi statistik berapa volume yang dikirim ke luar negeri untuk dijadikan komoditas ekspor, serta berapa persen sisa yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Namun, di dalam perhitungan matematis yang dingin itu, tidak ada satu pun baris yang menjabarkan rincian kontribusi riil untuk membangun infrastruktur di tanah asal. Tidak ada penjumlahan yang jelas mengenai berapa persen yang kembali untuk memperbaiki jalan yang rusak, membangun rumah sakit yang layak, membenahi sistem air bersih, atau mendongkrak kualitas pendidikan bagi masyarakat lokal yang tinggal di sana.
Faktanya sangat pahit jika kita coba bedah secara jujur. Lihatlah kawasan Blok Masela di Maluku: aktivitas penggalian dan pengolahan berjalan gencar dengan modal raksasa, target utamanya adalah pasar internasional dan kebutuhan industri di pulau-pulau besar lainnya. Tetapi jika kita turun ke lapangan, kemajuan fisik di wilayah sekitarnya tidak sebanding dengan triliunan nilai yang diambil. Jalan berlubang masih menjadi pemandangan biasa, fasilitas umum tertinggal, dan masyarakat hanya menjadi penonton pasif di tengah pesta kekayaan mereka sendiri.
Hal yang sama berulang di daerah-daerah lain yang kaya sumber daya alam. Bahan mentah disedot habis, dikirim keluar batas wilayah, diolah menjadi uang dan keuntungan bagi para investor dan pusat, sementara sisa yang tersisa di lokasi hanyalah kerusakan lingkungan dan janji-janji manis yang tak kunjung terealisasi. Pembagian hasil hanya dipahami sebagai pembagian keuntungan modal, bukan pembagian kesejahteraan untuk memajukan peradaban daerah asal.
Ini adalah ketidakadilan sistemik yang nyata dan terang benderang. Mengapa dalam setiap laporan kinerja dan neraca perdagangan—baik untuk kebutuhan ekspor maupun pasokan dalam negeri—tidak pernah ada bagian khusus yang memaparkan rincian pembangunan wilayah? Apakah mata kita hanya terfokus pada arus uang yang keluar dan masuk kas negara, namun buta terhadap jalanan yang tidak teraspal di tempat kekayaan itu berada?
Dunia harus membaca realita ini dengan jernih: kekayaan alam bukan sekadar barang dagangan yang harus diangkut pergi, melainkan amanah bagi tanah yang menampungnya. Selama aliran balik untuk pembangunan infrastruktur dan kemajuan daerah tidak masuk dalam hitungan utama, maka segala angka kemajuan ekonomi yang dipajang hanyalah kebohongan besar yang menyembunyikan kemiskinan dan keterbelakangan di periferi negeri ini.
⚠️ disclaimer
Tulisan ini adalah pandangan dan analisis kritis pribadi penulis. Segala pernyataan disampaikan untuk tujuan membangun kesadaran dan dialog yang objektif.
—
