SIMEULUE, TRIBUNINDONESIA.COM
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, Johan Jalla, menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus berulang dan meresahkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa alokasi kuota BBM untuk Kabupaten Simeulue sebenarnya sangat mencukupi, bahkan dinilai melebihi kebutuhan riil bulanan. Namun, kendala rantai distribusi serta ketidakoptimalan operasional sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ditengarai menjadi pemicu utama tersumbatnya pasokan di lapangan.
Johan Jalla secara khusus menyoroti SPBU yang tidak beroperasi secara optimal, yang berdampak langsung pada terhambatnya penyaluran BBM ke masyarakat. Sebagai solusi konkret, ia mendesak PT Pertamina (Persero) segera mengambil kebijakan teknis berupa pengalihan kuota dari SPBU yang pasif kepada SPBU yang aktif melayani publik, agar alokasi pasokan daerah terserap maksimal.
Guna memastikan kelancaran distribusi dan ketertiban lalu lintas, Johan Jalla mengusulkan penataan regulasi jam operasional pembongkaran armada truk tangki BBM agar diatur pada waktu-waktu efektif. Pihak Depo Pertamina juga diminta memperketat pengawasan penyaluran guna memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran serta mencegah potensi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak berhak.
Politisi DPRK Simeulue ini juga meminta Depo Pertamina bertindak tegas terhadap pengelola SPBU yang mengabaikan aturan atau melalaikan kewajiban penebusan kuota bulanan. Menurutnya, kelalaian SPBU dalam menebus alokasi yang telah ditetapkan berakibat fatal pada ketersediaan BBM bagi masyarakat luas, terutama sektor perikanan (nelayan) dan transportasi. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif hingga evaluasi izin operasional perlu diberlakukan bagi pengelola yang melanggar ketentuan.
Di sisi lain, Johan Jalla mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Simeulue untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan tegas di lapangan. APH diharapkan mengawal ketat rantai distribusi BBM bersubsidi agar bebas dari praktik spekulasi, penimbunan, maupun penyelewengan. Pengawasan lintas instansi ini dinilai vital untuk menjamin kuota BBM solar dan bensin sampai ke tangan masyarakat tanpa adanya kebocoran.
Teristimewa kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Simeulue, Johan Jalla mengimbau dinas terkait agar tidak pasif dan segera mengambil langkah strategis. Pemda diharapkan aktif memfasilitasi koordinasi lintas sektor antara Depo Pertamina, pengelola SPBU, dan aparat keamanan untuk memetakan serta mengurai sumbatan distribusi. “Dengan langkah responsif dan evaluasi menyeluruh dari Pemda, polemik kelangkaan BBM di Kabupaten Simeulue ini kita harapkan dapat teratasi secara permanen,” pungkas Johan.
