Keterangan Foto: HRD berbincang serius dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo pada saat kunjungan ke Langkahan Aceh Utara,
LHOKSUKON/Tribuneindonesia.com Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), H Ruslan M Daud (HRD), memperjuangkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.
Upaya ini dilakukan karena hingga lebih dari satu bulan pasca bencana, masyarakat masih belum dapat hidup secara layak.
Perjuangan tersebut ditunjukkan HRD dengan turun langsung ke lokasi bencana pada Kamis 1 Januari 2026, bersama Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, serta Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil (Ayahwa).
Kunjungan lapangan itu bertujuan memastikan penanganan pasca bencana tidak berhenti pada tahap darurat, tetapi berlanjut pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya tempat tinggal sementara yang layak.
Dalam peninjauan tersebut, HRD menegaskan, bahwa pembangunan huntara merupakan kebutuhan mendesak bagi warga Langkahan. Menurutnya, apabila menunggu pembangunan hunian permanen, prosesnya akan memakan waktu lama, sementara masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang manusiawi untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari.
“Huntara ini penting agar masyarakat bisa beribadah dengan lancar, memiliki akses air bersih melalui sumur bor, sanitasi yang layak, serta tempat istirahat yang nyaman,” ujar HRD.
Ia menambahkan, keberadaan huntara tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung sementara, tetapi juga berperan penting dalam pemulihan sosial dan psikologis masyarakat pascabencana. Dengan fasilitas dasar yang memadai, warga diharapkan dapat kembali beraktivitas secara lebih normal sambil menunggu pembangunan rumah permanen.
HRD juga mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar segera menyiapkan data warga terdampak secara akurat serta menyediakan lahan untuk pembangunan huntara. Menurutnya, kesiapan data dan lahan akan sangat menentukan kecepatan realisasi hunian sementara tersebut.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat agar penanganan pascabencana di Langkahan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. “Yang paling penting saat ini adalah memastikan masyarakat bisa hidup layak terlebih dahulu,” tegas HRD.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, merespon bahwa dalam waktu sesegera mungkin akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait kesiapan lahan dan pendataan penghuni. “Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Ruslan, InsyaAllah saya segera arahkan BUMN yang ditunjuk untuk memulai pembangunan Huntara yang layak sesegera mungkin. Yang penting kesiapan lahan dan jumlah kebutuhan terdata dengan akurat dan baik” ujar Dody. (Ferizal Hasan)
