TribuneIndonesia.com I Deli Serdang-Himpunan Aktivis Republik Indonesia Sumatera Utara (HARI Sumut) meminta Partai Gerindra di tingkat pusat dan Provinsi Sumatera Utara memberi perhatian terhadap dinamika politik di Kabupaten Deli Serdang, khususnya polemik pengesahan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.
Ketua HARI Sumut, Khairuddin Hasibuan, menyampaikan sikap tersebut setelah bertemu sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat di Lubuk Pakam pada Selasa 6 Oktober 2026.Menurutnya, Bupati Deli Serdang harus tetap fokus menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah belum disahkannya P-APBD 2026. Pak Bupati tidak perlu terganggu oleh dinamika politik di DPRD dan harus tetap bekerja untuk masyarakat,” tegas Khairuddin yang akrab disapa Amek.
Ia menilai persoalan P-APBD semestinya diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan dan ketentuan peraturan yang berlaku. hingga batas waktu 30 September 2026, P-APBD Deli Serdang belum disahkan sehingga pemerintah daerah masih menggunakan APBD induk.
Kondisi tersebut, menurut Amek, berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik yang telah direncanakan pemerintah daerah.
HARI Sumut juga menyoroti dinamika di internal DPRD Deli Serdang. Amek menilai sikap pimpinan dan sejumlah anggota DPRD dalam proses pembahasan anggaran perlu menjadi perhatian apabila berdampak pada terhambatnya pembahasan anggaran yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Kami melihat ada manuver politik yang tidak baik oleh oknum pimpinan DPRD Deli Serdang. Sebagai pimpinan lembaga legislatif, seharusnya proses pembahasan anggaran tetap berjalan sesuai mekanisme dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
atas kondisi tersebut, HARI Sumut mengaku tengah menyiapkan petisi serta surat yang akan disampaikan kepada Partai Gerindra di tingkat pusat dan daerah. Langkah itu dimaksudkan untuk meminta perhatian partai terhadap perkembangan politik dan pemerintahan di Deli Serdang.
Kami sedang menyiapkan petisi dan surat untuk meminta Partai Gerindra di pusat dan daerah memperhatikan kondisi Deli Serdang. Kami khawatir, jika persoalan seperti ini tidak segera diselesaikan, ke depan dapat menimbulkan persoalan yang lebih besar bagi pembangunan daerah,” kata Amek.
Ia berharap Partai Gerindra dapat melihat persoalan tersebut secara objektif dan mendorong seluruh pihak di Deli Serdang mengedepankan kepentingan masyarakat serta keberlangsungan pemerintahan.
menurut Amek, penyelesaian polemik anggaran harus ditempuh melalui jalur kelembagaan dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing pihak. Ia juga berharap dinamika politik tidak mengganggu pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Deli Serdang.
Partai Gerindra memiliki garis perjuangan politik yang kuat. Karena itu kami berharap persoalan di Deli Serdang ini mendapat perhatian serius, sehingga kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.(TribuneIndonesia)
