PANDEGLANG|Tribuneindonesia.com
Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sindangresmi kian memanas. Setelah muncul keluhan dari orang tua siswa terkait dugaan menu yang tidak memenuhi standar gizi, kini pihak pengelola Dapur MBG yang berada di bawah naungan Yayasan Darul Muta’Alamin Al-Banteni, beralamat di Kampung Sidamukti RT/RW 13/02, Desa Sindangresmi, diduga memilih bungkam dan enggan memberikan klarifikasi kepada publik.
Sikap tertutup pengelola dapur MBG tersebut memicu pertanyaan serius di tengah masyarakat. Pasalnya, program MBG merupakan program strategis nasional yang dibiayai negara dan menyasar langsung kepentingan dasar anak-anak sekolah. Ketika muncul keluhan, seharusnya pengelola bersikap terbuka dan transparan.
Tak hanya pengelola dapur, sorotan tajam juga diarahkan kepada Camat Sindangresmi dan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan Sindangresmi yang diduga lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hingga kini, belum terlihat adanya langkah tegas, evaluasi terbuka, maupun penjelasan resmi dari unsur pemerintah kecamatan maupun Korwil Pendidikan terkait polemik MBG tersebut.
Kondisi ini menuai reaksi keras dari berbagai pihak. Raeynold Kurniawan, Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Pandeglang, secara tegas mendesak agar pemerintah daerah dan instansi terkait tidak tutup mata.
“Ini menyangkut hak anak-anak dan uang negara. Kalau pengelola dapur MBG bungkam, lalu Camat dan Korwil Pendidikan juga diam, patut diduga ada kelalaian serius dalam pengawasan. Jangan sampai program nasional ini rusak di tingkat bawah,” tegas Raeynold.
Menurutnya, Camat sebagai pimpinan wilayah dan Korwil Pendidikan sebagai penanggung jawab teknis dunia pendidikan di kecamatan memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar gizi, keamanan pangan, dan ketentuan yang berlaku.
Raeynold juga mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Dinas Kesehatan, serta instansi pengawas lainnya untuk segera turun tangan melakukan inspeksi dan audit menyeluruh terhadap dapur MBG di Sindangresmi.
“Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk. MBG jangan dijadikan sekadar proyek formalitas. Harus jelas kualitas menunya, higienitasnya, dan pertanggungjawaban anggarannya,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola Dapur MBG Yayasan Darul Muta’Alamin Al-Banteni, Camat Sindangresmi, maupun Korwil Pendidikan Kecamatan Sindangresmi belum memberikan tanggapan resmi, meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan.
Awak Media. akan terus mengawal kasus ini dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan, demi menjaga prinsip keberimbangan dan transparansi informasi kepada publik.”(Tim/red)
