Takengon – Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Aceh Tengah, Saparuda IB, menyoroti serah terima Rumah Sakit Regional Takengon dari Pemerintah Aceh kepada Pemkab Aceh Tengah yang telah dilakukan pada 9 September 2025.
Saparuda menyebut kinerja Pemkab Aceh Tengah di bawah kepemimpinan bupati kini dipertaruhkan, apakah bangunan Rumah Sakit Regional (RSR) itu akan bermanfaat, atau sebaliknya.
“Dalam perjanjian hibah tersebut dicantumkan klausul bahwa Pemerintah Aceh “membantu” pelaksanaan proses yang diperlukan oleh Pemkab Aceh Tengah dan membantu sampai dengan terbitnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF),” kata Saparuda IB, Minggu, (21/9/2025).
Saparuda menyebut SLF merupakan bukti bahwa bangunan rumah sakit memenuhi standar teknis dan fungsional pemerintah. SLF tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal, kata dia, tetapi juga memastikan bahwa bangunan tersebut aman untuk digunakan, terutama untuk pasien, tenaga medis, dan pengunjung.
“Untuk mendapatkan SLF masih banyak hal yang harus “dikerjakan” dan masih jauh “perjalanannya”. Faktanya ketika Rumah Sakit Regional Aceh Tengah masih berada di tangan Pemerintah Aceh selama 15 tahun, RSR tersebut tidak selesai. Padahal, Pemerintah Aceh mempunyai anggaran yang jauh lebih besar dari pemerintah kabupaten,” ujar Saparuda.
Selain itu, Saparuda juga mengkhawatirkan kondisi bangunan RSR Takengon yang dinilai masih banyak perlu perbaikan. “Mengingat kondisi bangunan yang tidak baik-baik saja, banyak kerusakan pada bangunan tersebut,” ucapnya.
“Bangunan rusak kok diterima. Artinya, sekali lagi, masih banyak persoalan yang nantinya akan menjadi beban Kabupaten Aceh Tengah untuk mengoperasionalkan Rumah Sakit Regional tersebut yang seharusnya beban tersebut ada di Pemerintah Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan dan Pelaksanaan Rumah Sakit Rujukan Regional di Aceh,” tutur Saparuda.
Contohnya, kata Saparuda, berapa besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Aceh Tengah untuk merehabilitasi bangunan rumah sakit yang mengalami kerusakan pascahibah. “Berapa besar biaya untuk membangun IPAL yang berkualitas, berapa besar biaya pengadaan peralatan kesehatan, berapa besar biaya pengadaan peralatan penunjang rumah sakit, berapa jumlah dokter umum dan spesialis yang harus disediakan sebagai rumah sakit rujukan regional?”
“Sementara melihat kondisi keuangan daerah saat ini untuk membayar tunjangan kinerja ASN saja paling bisa hanya selama 6 bulan, itupun SK Bupati Aceh Tengah tersebut sampai dengan saat ini belum ‘nampak hilalnya’,” tegas Saparuda.
Saparuda menyebut Bupati Aceh Tengah sebelumnya telah sesumbar bahwa selain sebagai fasilitas kesehatan, keberadaan RSR Takengon juga diharapkan berdampak pada penguatan sektor lain, termasuk pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurut Saparuda, ini akan menjadi tolak ukur kinerja Bupati Aceh Tengah. Jika bupati cerdas maka bangunan itu akan menghasilkan manfaat yang besar bagi Aceh Tengah. Namun, kata dia, jika nanti sebaliknya maka bisa dikatakan kalau bupati itu “tidak cerdas” alias “bodoh”.
Saparuda juga menawarkan solusi kepada bupati dan jajarannya. Mulai dari mengajukan anggaran dari pemerintah pusat hingga mencari investor swasta atau membentuk kerja sama Public-Private Partnership (PPP) untuk menyelesaikan pembangunan. “Dan juga memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di wilayah sekitar hingga menyelesaikan pembangunan secara bertahap, dimulai dari bagian yang paling krusial,” ujarnya.
“Jika ternyata pembangunan RS tidak lagi relevan atau layak dilanjutkan, maka Pemda harus mempertimbangkan untuk mengalihfungsikan lahan dan bangunan tersebut untuk keperluan lain yang lebih mendesak, seperti pembangunan LP atau fasilitas publik lainnya,” tambah Saparuda.
Di akhir wawancara Saparuda menegaskan dalam hal ini kecerdasan Bupati Aceh Tengah dipertaruhkan. “Yang selama ini dia sering pamer di media dengan gaya video call menteri. Kita tunggu hasil kerjanya, apakah RS Regional benar-benar beroperasional atau hanya sekadar “gimmick“,” pungkasnya.[]
