Bitung | Tribuneindonesia.com – Sinergitas antarinstansi menjadi fokus utama Pemerintah Kota Bitung dalam memperkuat benteng pertahanan daerah dari ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Langkah strategis tersebut dimantapkan melalui gelaran Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Forum Lintas Sektoral di Lounge Kantor Wali Kota Bitung, Jumat (28/8/26).
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar S.E, memimpin langsung jalannya pertemuan krusial yang membahas pola mitigasi dan penanganan bencana pembakaran wilayah hijau tersebut.
Dalam arahannya, Wali Kota menekankan pentingnya membangun rasa kepedulian kolektif antara jajaran birokrasi dan seluruh lapisan masyarakat demi memangkas risiko Karhutla.
Terkait teknis operasional, Hengky menginstruksikan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan PDAM Kota Bitung untuk menjaga kesiapsiagaan armada serta kepastian pasokan air secara berkelanjutan.
Ia menilai kecanggihan sarana prasarana penanggulangan tidak akan berjalan optimal tanpa ditopang oleh kesadaran aktif dari jajaran pemerintah kewilayahan beserta warga setempat.
”Saya menegaskan kembali kepada seluruh Camat dan Lurah untuk wajib berada di lokasi dan mengambil inisiatif cepat ketika bencana kebakaran terjadi di wilayahnya,”
tegas Wali Kota.
Pemerintah Kota Bitung turut menyoroti rekam jejak penanganan di lapangan, seperti peristiwa di Batuputih yang memperlihatkan masih rendahnya responsibilitas sebagian kelompok warga.
”Camat dan Lurah harus terus mengedukasi dan menggerakkan warga, karena sikap acuh tak acuh ini sangat membahayakan keselamatan jiwa serta berpotensi menghanguskan aset senilai ratusan juta hingga miliaran rupiah hanya dalam hitungan satu dua jam,”
lanjut Hengky.
Paradigma pemadaman api di Kota Bitung kini dituntut bertransformasi menuju pola kesadaran bersama tanpa bergantung sepenuhnya pada kedatangan petugas pemadam.
Para pimpinan di tingkat kecamatan hingga kelurahan diposisikan sebagai garda terdepan guna membakar semangat gotong royong dan memimpin tindakan tanggap darurat di wilayah masing-masing.
Penguatan mitigasi berbasis lingkungan menjadi kunci utama keselamatan daerah mengingat datangnya bencana kebakaran yang acap kali tidak dapat diprediksi.
”Keselamatan Kota Bitung adalah tanggung jawab bersama; sinergi armada TNI, Polri, dan swasta tidak akan berdampak maksimal jika Camat, Lurah, dan masyarakat tidak peduli serta tidak responsif saat api mulai mengancam pemukiman kita,”
pungkas Wali Kota.
Dukungan penuh mengalir dari jajaran TNI-Polri, salah satunya disampaikan oleh (Dandodik Secata) Rindam XIII/Merdeka Bitung Letkol Inf Ade Rohmat Wahyudin, S.IP., M.HI., M.Sc. yang mengoreksi pandangan umum dengan menegaskan bahwa masalah Karhutla merupakan tanggung jawab kolektif.
Pihak Kepolisian Resor (Polres) Bitung, AKBP Arie Sulistyo Nugroho, S.I.K., M.H., juga menyatakan kesiapannya mengerahkan personel demi menyokong langkah Pemkot menghadapi tingginya potensi kebakaran akibat dinamika fenomena alam.
Komitmen serupa diutarakan oleh Dansatrol Kodaeral VIII Kolonel Laut (P) Marvill Marfel Frits E.D., S.E., M.Tr.Hanla., CHRMP yang memastikan kesiapan jajarannya untuk mem-backup penuh upaya penanggulangan bencana di wilayah hukum Bitung.
Diskusi tersebut menghasilkan masukan krusial dari Pemerhati Kota Bitung, Boven, yang mendesak penerbitan Surat Keputusan (SK) atau regulasi tegas dari tingkat kecamatan hingga instansi teknis sebagai payung hukum penanganan di lapangan.
Landasan hukum yang jelas dinilai sangat vital agar para petugas beserta masyarakat dapat segera mengeksekusi tindakan pemadaman sebelum kobaran api merembet ke pemukiman warga maupun kawasan konservasi Cagar Alam Gunung Tangkoko.
”Kami sangat berharap Pak Wali Kota bisa segera membuat aturan atau SK dari kecamatan untuk mem-back up penanganan api ini, agar kejadian di Batu Putih dan Tangkoko tidak terulang lagi. Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan; jangan sampai kita tidak peduli dengan kebakaran yang terjadi di sekitar lingkungan kita sendiri,”
tutur Boven.
Rapat koordinasi lintas sektoral tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Bitung, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, pimpinan DLH, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Damkar, BPBD, Satpol PP, Dinas Kominfo, Kesbangpol, Bagian Hukum, Bagian Prokompi, serta para Camat se-Kota Bitung. (kiti)
