Kutacane | TribuneIndonesia.com
Forum Membangun Desa (Formades) Kecamatan Deleng Pokhisen, Aceh Tenggara, tengah menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Gaya Pangur tahun anggaran 2024 dan 2025. Ketua DPC Formades, Muhammad Masir, ST, menyatakan pihaknya siap melaporkan temuan tersebut ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Dalam keterangannya kepada media ini, Sabtu (10/7/2025) sore di Kantor Formades Kutacane, Masir mengungkapkan bahwa hasil monitoring lapangan menemukan adanya kejanggalan pada pelaksanaan fisik proyek desa. Salah satunya pembangunan rabat beton sepanjang 50 meter yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, terutama dari segi ketebalan.
“Kami menduga kuat ada pelanggaran terhadap standar pekerjaan. Saat ini, kami sedang mengumpulkan alat bukti untuk melaporkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan Dana Desa Gaya Pangur ke aparat hukum,” ujar Masir.
Ia juga menyoroti minimnya pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dari pengamatan Formades, pekerjaan fisik hanya terbatas pada dua item, yakni pembangunan MCK dan rabat beton. Padahal, lanjut Masir, Dana Desa juga bisa dialokasikan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, perbaikan saluran irigasi, dan program lainnya yang lebih berdampak langsung bagi warga.
“Banyak hal yang menjadi pertanyaan kami. Dengan anggaran yang bersumber dari APBN, seharusnya pembangunan desa lebih progresif. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini yang membuat kami curiga ada permainan dalam pengelolaan anggaran tersebut,” tegasnya.
Formades meminta agar pihak Inspektorat dan aparat penegak hukum bersikap jeli serta objektif dalam mengaudit seluruh penggunaan Dana Desa Gaya Pangur. “Kami berharap audit nanti tidak hanya formalitas. APH harus berani mengungkap jika ada unsur penyimpangan,” pungkas Masir.
Langkah Formades ini menjadi sinyal tegas bagi para kepala desa agar lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana publik, demi pembangunan desa yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. (Lamsid)
