Diplomasi Intensif Indonesia Amankan Jalur Dua Tanker Pertamina di Selat Hormuz

- Editor

Minggu, 29 Maret 2026 - 04:11

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta | Tribuneindonesia.comPemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bergerak cepat dalam mengamankan jalur pelayaran dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang sempat tertahan di kawasan strategis Selat Hormuz, Minggu (29/03/26).

​Langkah ini diambil menyusul adanya lampu hijau dari pemerintah Iran sebagai hasil dari serangkaian upaya diplomatik yang dilakukan secara intensif oleh Jakarta.

​Pelaksana Tugas Corporate Secretary PIS, Vega Pita, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah mendalami koordinasi teknis bersama Kemlu guna menjamin keamanan operasional kapal di zona konflik tersebut.

​dilansir dari IDNfinancials, Fokus utama dalam pembahasan teknis ini adalah memastikan proses pelayaran kembali bagi tanker Pertamina Pride dan Gamsunoro dapat berlangsung tanpa hambatan keamanan yang berarti.

Vega menjelaskan bahwa kedua kapal tersebut memiliki peran yang berbeda, di mana Pertamina Pride difungsikan khusus untuk memenuhi pasokan energi domestik atau kebutuhan nasional, dikutip dari Antara (28/03).

​Di sisi lain, kapal Gamsunoro dikerahkan untuk melayani distribusi kargo energi bagi pihak ketiga, yang menunjukkan fleksibilitas operasional PIS di kancah internasional.

​Hingga saat ini, posisi kedua kapal tanker raksasa tersebut dilaporkan masih berada di wilayah perairan Teluk Arab sembari menunggu instruksi keberangkatan lebih lanjut.

​Pihak Pertamina menegaskan bahwa aspek keselamatan kru kapal, integritas aset, serta keamanan muatan menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar dalam situasi ini.

Baca Juga:  TNI AL Tindak Tegas 5 Oknum Prajurit Penganiaya Warga di Melonguane

Ketegangan di Selat Hormuz sendiri merupakan imbas dari eskalasi konflik yang melibatkan kepentingan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berdampak pada stabilitas jalur perdagangan global.


​Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyampaikan bahwa koordinasi erat terus dijalin dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran guna memantau situasi di lapangan.

Nabyl mengonfirmasi bahwa otoritas Iran telah menunjukkan sikap kooperatif dan memberikan respons positif terhadap permohonan jaminan keamanan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia.

​Meskipun jadwal pasti untuk pelayaran keluar dari kawasan tersebut belum diputuskan, pemerintah kini lebih fokus pada detail teknis dan langkah operasional di perairan.

​Diberitakan JakartaGlobal pada (27/03), Menteri Energi Bahlil Lahadalia mengakui bahwa proses evakuasi dan negosiasi di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah bukanlah sebuah perkara yang mudah untuk diselesaikan dengan cepat.

​Kendati demikian, Bahlil memastikan bahwa gangguan di Selat Hormuz tidak akan berdampak fatal terhadap stok minyak mentah nasional karena porsi impor dari kawasan tersebut hanya sekitar 20 persen.


Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan skenario pengalihan pasokan minyak mentah dari Amerika Serikat guna menutupi potensi kekurangan cadangan energi.


​Di tingkat regional, stabilitas ekonomi dan energi akibat konflik ini juga menjadi agenda utama pembahasan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, guna memperkuat posisi ASEAN.

Berita Terkait

Jelang HUT Ke-81 RI, Babinsa Koramil 07/Jangka Koordinasikan Keterlibatan Siswa MIN 55 Bugak
Wujud Kepedulian TNI, Babinsa Koramil 08/Gandapura Bantu Warga Bangun Rumah
Kodim 0111/Bireuen Turut Amankan Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI di Bireuen
Wapres Gibran Tinjau Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Bireuen, Pastikan Percepatan Pembangunan Jembatan
Polres Bireuen Gelar Pengamanan Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI
Memperingati HUT ke-53 Bank Aceh Syariah,diluar target 162 Darah
TMMD 129 Kodim 0102/Pidie Hadirkan Ketahanan Pangan, Bangun Kandang Ayam, Kolam Lele dan Kebun Sayur
PSR Bukan Program Bagi-Bagi Lahan dan Tanpa Aturan. Petani Wajib Ikuti Mekanisme dan Regulasi Pemerintah
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 13:32

Kerusakan Moral Generasi dan Bahaya Demi Mengejar Ketenaran

Senin, 3 Agustus 2026 - 19:29

Keadilan yang Tak Kunjung Tiba: Di Balik Seruan Kedaulatan Papua dan Maluku

Senin, 3 Agustus 2026 - 14:45

Keadilan yang Tertunda: Negara Wajib Hadir Membawa Kesejahteraan Bagi Seluruh Daerah

Minggu, 2 Agustus 2026 - 06:21

Wanita Cerdas Mengelola Keuangan, Wanita yang Tak Mau Belajar Tetap Berjalan di Tempat

Jumat, 24 Juli 2026 - 08:10

beranilah negaraku: berikan hak kedaulatan, hentikan perang sia-sia, bangun persaudaraan setara

Rabu, 17 Juni 2026 - 21:37

Bayu Anugerah Gugat Otto Hasibuan dan Presiden RI, Kepatuhan Putusan MK Jadi Sorotan

Kamis, 11 Juni 2026 - 05:13

Jasa Raharja DKI Gelar FGD FKLL, Bersama Stakeholder Petakan Strategi Tekan Kecelakaan di Jakarta Utara

Rabu, 27 Mei 2026 - 19:17

PESAN KEBENARAN DAN KEKUATAN

Berita Terbaru

Pemerintahan dan Berita Daerah

Jejak Izin Palsu di Balik Alih Fungsi

Kamis, 6 Agu 2026 - 08:29