“PEPABRI, LVRI, PPM, dan LSM KPK RI Aceh Desak PUPR, Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum Turun Tangan”
ACEH TAMIANG | TribuneIndonesia.com– Dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek pembangunan parit atau drainase di Jalan Letjend Suprapto, Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, menjadi sorotan masyarakat. Proyek yang semestinya memberikan manfaat bagi kepentingan umum tersebut justru memunculkan tanda tanya besar setelah tutup parit yang sebelumnya terpasang diduga diangkat kembali menggunakan alat berat jenis crane dan diangkut dengan truk ke lokasi lain.
Informasi tersebut memicu keresahan warga sekaligus mengundang perhatian sejumlah organisasi, yakni Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI), Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Pemuda Panca Marga (PPM), serta LSM KPK RI Aceh.
Mereka menilai dugaan praktik pemasangan tutup parit sementara hanya untuk kepentingan dokumentasi atau foto laporan pekerjaan merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.
Masyarakat bahkan menyebut fenomena tersebut sebagai dugaan “Proyek Tipu Foto” atau “Proyek Siluman”, yakni kondisi ketika hasil pekerjaan yang ditampilkan dalam dokumentasi diduga tidak sesuai dengan kondisi fisik sebenarnya di lapangan.
KRONOLOGI YANG DIUNGKAP WARGA
Berdasarkan keterangan sejumlah warga, pada awal pelaksanaan pekerjaan, tutup parit atau plat beton terlihat telah dipasang di atas saluran drainase. Kondisi tersebut sempat memberikan harapan kepada masyarakat karena parit menjadi tertutup dan dapat dimanfaatkan sebagai akses bagi pejalan kaki.
Namun, setelah pekerjaan didokumentasikan atau difoto, muncul dugaan bahwa tutup parit tersebut kembali diangkat.
Ironisnya, menurut informasi warga, pengangkatan dilakukan menggunakan alat berat jenis crane, kemudian tutup parit dimuat ke atas truk untuk dipindahkan ke lokasi pekerjaan lainnya.
Akibatnya, sejumlah bagian parit yang sebelumnya terlihat tertutup kembali terbuka. Kondisi ini dikhawatirkan membahayakan masyarakat, terutama pejalan kaki, anak-anak sekolah, dan pengguna jalan lainnya.
Risiko kecelakaan semakin besar pada malam hari maupun ketika hujan turun karena lubang parit berpotensi tidak terlihat dengan jelas.
DIDUGA TUTUP PARIT DIPAKAI BERGILIRAN
Persoalan yang lebih serius muncul dari dugaan masyarakat bahwa tutup parit tersebut hanya digunakan secara bergantian dari satu titik pekerjaan ke titik lainnya untuk kepentingan dokumentasi.
Jika dugaan ini benar, maka perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesesuaian antara Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, kontrak pekerjaan, volume yang dibayarkan, dan kondisi fisik hasil pembangunan.
Sebab, apabila dalam kontrak pekerjaan setiap titik drainase diwajibkan memiliki tutup parit permanen, maka seluruh volume tersebut harus benar-benar terpasang sesuai spesifikasi dan dapat dibuktikan keberadaannya.
Dokumentasi foto semata tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pekerjaan apabila kondisi fisik di lapangan ternyata berbeda.
Dugaan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak, atau justru terdapat ketidaksesuaian antara laporan administrasi dengan realisasi fisik?
PEPABRI, LVRI, PPM, DAN LSM KPK RI ACEH DESAK PEMERIKSAAN
PEPABRI, LVRI, PPM, dan LSM KPK RI Aceh bersama masyarakat Kota Kuala Simpang meminta pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.
Mereka mendesak beberapa langkah konkret:
Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tamiang segera turun langsung melakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh titik pekerjaan drainase, bukan hanya mengandalkan dokumentasi foto dari pelaksana proyek.
Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang segera melakukan audit dan pemeriksaan teknis dengan mencocokkan volume pekerjaan dalam RAB, kontrak, laporan progres, serta kondisi nyata di lapangan.
Polres Aceh Tamiang dan Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang diminta menindaklanjuti informasi dan dugaan masyarakat sesuai kewenangan hukum, apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Meminta identitas kontraktor atau pelaksana pekerjaan, konsultan pengawas, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibuka secara transparan agar masyarakat mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek tersebut.
“JANGAN SAMPAI UANG NEGARA HABIS HANYA UNTUK FOTO”
Salah seorang warga Kota Kuala Simpang mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut.
“Kalau tutup paritnya diangkut lagi, untuk apa dibangun parit? Yang dirugikan masyarakat sebagai pengguna jalan. Kami berharap pemerintah segera turun tangan dan memastikan parit ditutup permanen sesuai kontrak, bukan dipasang hanya untuk kepentingan foto,” ungkapnya.
Warga juga berharap pemerintah tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan terlebih dahulu untuk mengambil tindakan.
TRANSPARANSI PROYEK JANGAN HANYA DI ATAS KERTAS
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur menggunakan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administrasi.
Jangan sampai proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru meninggalkan persoalan baru dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Apabila benar ditemukan praktik pemindahan material yang seharusnya menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar foto proyek yang terlihat bagus dalam laporan. Masyarakat membutuhkan hasil pembangunan yang benar-benar nyata, berkualitas, dan dapat dinikmati dalam jangka panjang.
Uang negara bukan untuk mempercantik dokumentasi, melainkan untuk membangun fasilitas publik yang sesungguhnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor atau pelaksana proyek maupun Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tamiang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pengangkatan dan pemindahan tutup parit tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang serta memastikan persoalan ini dapat diungkap secara transparan.
