JAKARTA | Tribune Indonesia. Com. — Ketua Umum FAST Respon Counter Polri Nusantara, Agus Flores, menyampaikan pandangannya terkait dinamika mutasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang belakangan menjadi perhatian publik.
Dengan nada tegas, Agus Flores mengaku lebih menyukai kondisi Polri saat ini, terutama dengan adanya mutasi pejabat yang menurutnya dapat menjadi bagian dari proses pembenahan internal institusi kepolisian.
“Saya lebih suka Polri sekarang. Dengan seringnya dilakukan mutasi, berarti Bapak Kapolri terus melakukan pembenahan dan mendengar keluhan masyarakat,” ungkap Agus Flores.
Menurutnya, mutasi jangan hanya dipandang sebagai pergantian atau rotasi jabatan semata. Lebih dari itu, mutasi harus mampu menjadi instrumen evaluasi untuk melihat sejauh mana seorang pejabat kepolisian menjalankan tugas dan membangun kedekatan dengan masyarakat.
Bahkan, Agus Flores melontarkan pandangan bahwa mutasi idealnya dapat dilakukan dua kali dalam sebulan sebagai bentuk evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja dan sikap para pejabat kepolisian.
“Bagi saya, bagusnya mutasi dalam sebulan dilakukan dua kali. Biar ditemukan mana polisi yang benar-benar cinta masyarakat dan mana polisi yang justru sombong terhadap masyarakat,” tegasnya.
Agus Flores juga menyoroti bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat Polri tidak semata-mata dilihat dari tingginya jabatan yang disandang, baik sebagai Kapolda, Kapolres maupun pejabat utama (PJU).
Menurutnya, jabatan tinggi harus diiringi dengan sikap rendah hati, kepedulian, serta kemampuan mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat.
“Seharusnya sekarang bukan lagi melihat jabatan seseorang, apakah dia Kapolda, Kapolres atau PJU. Tetapi yang harus dilihat adalah apakah pejabat tersebut bisa diharapkan dekat dengan masyarakat atau tidak,” lanjutnya.
Jabatan tinggi bukan alasan menjauh dari rakyat Pernyataan Agus Flores tersebut membawa pesan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat harus benar-benar dirasakan, bukan sekadar terlihat melalui seragam dan jabatan.
Masyarakat membutuhkan polisi yang mudah ditemui, terbuka terhadap pengaduan, tidak arogan, serta mampu memberikan kepastian dalam penanganan persoalan hukum.
Mutasi, dalam pandangan Agus Flores, dapat menjadi salah satu instrumen pembenahan apabila disertai evaluasi objektif, penilaian kinerja, dan pengawasan terhadap perilaku anggota di lapangan.
Ia juga menegaskan bahwa kedekatan dengan masyarakat seharusnya menjadi bagian penting dari ukuran keberhasilan seorang anggota maupun pejabat kepolisian.Bagus sekarang ini, tutup Agus Flores.
Publik menunggu bukti nyata
Pada akhirnya, harapan masyarakat terhadap institusi Polri bukan sekadar perubahan nama pejabat atau perpindahan jabatan. Masyarakat menunggu perubahan yang benar-benar dirasakan dalam pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum yang adil.
Mutasi boleh berganti, pejabat boleh berpindah, tetapi kepercayaan masyarakat harus tetap menjadi prioritas.
Sebab, sebesar apa pun jabatan seorang anggota Polri, kehormatan institusi tetap ditentukan oleh bagaimana mereka memperlakukan dan melayani masyarakat.
(RED)
