Desa Seuneubok Saboh Pante Bidari Oknum Kaur Pembangunan Diduga Menghambatkan Bantuan Dari Pusat (Huntara) Kepada pascabencana banjir
Aceh Timur | Tribuneindonesia.com
Musibah Banjir yang melanda Sumatra, Khususnya di Aceh kini telah memasuki babak baru ke tahap Transisi Rehab Rekon, yang mengakibatkan porak poranda rumah, Infrastruktur Pemerintah, Lahan hingga tempat usaha masyarakat.
Hingga kini Pemerintah telah melakukan pendataan kepada masyarakat yang menjadi Korban dan terdampak Banjir, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi hingga Pemerintah Pusat.
Namun ada hal yang sangat menyayat hati saat awak Media melakukan Investigasi ke Desa Seuneubok Saboh,Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, dimana pendataan masyarakat di Desa tersebut terkesan pilih kasih,
Padahal, di desa Seuneubok Saboh termasuk salah Desa yang sangat Berat di Landa Banjir pada 27 November 2025 lalu, bayangkan saja Desa Seuneubok Saboh di saat Banjir, Air Mencapai 3 Meter yang menenggelamkan seluruh rumah di Desa tersebut.
Wartawan Media TribuneIndonesia.com pada Senin (19/01/2026) mewawancarai beberapa masyarakat di sebuah Warung Kopi di Dusun Teladan, Desa Seuneubok Saboh bahwa pendataan tempat tinggal di Desa Seuneubok Saboh tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan,
Bayangkan saja jumlah KK di 3 dusun Teladan, Alue Limeng dan Dusun Sejahtera berjumlah lebih kurang 250 KK sudah termasuk KK gantung, namun menurut penuturan warga yang mendapatkan rumah Hunian Sementara ( Huntara ) dan Hunian Tetap (Huntap) berjumlah 49 unit.
Salah Seorang Warga Desa Seuneubok Saboh, yang juga mantan kaur Suwandi menuturkan ke awak Media tribuneindonesia.com Suwandi mengatakan bahwa dirinya telah jelas jelas meneken di surat bahwa dirinya di nyatakan korban rusak berat, tapi kenyataan di lapangan bukan seperti yang sudah di teken, Suwandi mengaku heran kenapa bisa terjadi seperti itu, sebutnya.
Bahkan ada salah seorang Warga Seuneubok Saboh Yang bernama Fahmi yang menjadi Korban Banjir dan seorang warga yang sangat Miskin di dalam pendataan tersebut sebagai ASN.
Nurdin Husein, salah seorang Mantan Ketua Pemuda dusun Alue Limeng Seuneubok Saboh menyatakan di hadapan Wartawan, bahwa lokasi dapur rumahnya terbawa arus banjir, tapi di pendataan pemerintah Desa dirinya terdata sebagai korban ringan,
Dengan segala upaya dengan menjual ayam, bebek, dan penghasilan dirinya sebagai kuli muat Pasir membayar orang untuk membersihkan lumpur sisa banjir rumahnya, dirinya mengaku kecewa atas pendataan yang tidak riil ini.
Saifuddin Ismail, warga Duson Teladan Desa Seuneubok Saboh juga memberikan pernyataan dihadapan Wartawan untuk menguatkan statemen warga lainnya, dianya menyatakan berdasarkan instruksi dan chat dari pak Syahrizal Fauzi,
PLT Kepala BPBD Aceh Timur mengatakan, untuk data riil Huntara ada di Posko Bencana, namun saat Di minta data oleh Saifuddin Ismail mereka aparat Desa mengatakan tidak ada, Saifuddin Ismail sangat menyesalkan tertutupnya informasi mengenai data riil korban banjir, sebutnya.
Kemudian terkait dengan data masyarakat penerima bantuan BLT Kesra dan PKH pada Akhir November 2025, data penerima BLT Kesra Seuneubok Saboh tidak sesuai Regulasi, diduga penuh dengan intrik kepentingan pribadi, tambahnya.
Lebih lanjut Saifuddin Ismail membeberkan di hadapan awak media yang menjadi asumsi publik, penerima bantuan PKH dan BLT di Desa Seuneubok salah seorang satunya adalah yang mendapatkan istri dari Bendahara Desa, istri Pengusaha, istri Tauke Sawit, anak mantan Bendahara Desa, istri Tuha Peut, istri aparat Desa.
Salah seorang korban Banjir di Dusun Teladan, Desa Seuneubok Saboh, Junaidi (39), mengaku kehilangan dua tempat tinggal sekaligus ,namun tidak bisa mengakses bantuan.
“Saya tinggal di polindes milik desa karena belum punya rumah sendiri, dan polindes itu sudah hilang terendam air. Selain itu, rumah baru yang saya bangun di kampung istri di Seuneubok Tuha juga hancur total,” ujarnya.
Kendala utama yang dihadapinya adalah ketidaksesuaian alamat Kartu Keluarga (KK). “KK saya masih terdaftar di Seuneubok Saboh, jadi pemerintah desa Seuneubok Tuha bilang saya tidak punya KK di sana. Di Seuneubok Saboh pun saya tidak terdaftar karena polindes yang rusak bukan rumah pribadi saya,” jelas Junaidi.
Sementara itu salah seorang warga dusun Teladan lainnya yang bernama Heriadi, menyebutkan rumah Halimah Daud yang secara data dan Fakta di lapangan rumahnya rusak berat, tapi dalam pendataan rumahnya tidak termasuk dalam katagori data Rusak berat yang telah terdata dalam 49 unit rumah rusak berat.
Awak Media juga berhasil mengonfirmasi Kepala Desa Seuneubok Saboh, Mukhtar (Tgk Muda) lewat sambungan selular dan berhasil bertemu langsung menyatakan di hadapan wartawan bahwa data masih belum Final, masih ada perubahan,
“Saya sebagai Kepala Desa Seuneubok Saboh sudah memerintahkan kepada jajaran kepala Dusun Agar mendata semua Korban banjir, baik yang rusak berat,rusak Sedang dan rusak ringan sesuai dengan kategori yang telah di himbau oleh pemerintah Kabupaten, sebutnya.
Tgk Muda juga menyampaikan kepada awak media, bahwa data yang sudah masuk ke Kecamatan masih bisa di ubah sesuai dengan yang telah di data, kalau memang ada kesalahan itu murni keteledoran kami dan jajaran, tidak ada maksud melakukan pilih kasih terhadap pendataan, semua kami data, ucapnya.
Sementara itu, awak media ini juga mendatangi Kantor Camat Kecamatan Pante Bidari untuk mengonfirmasi langsung kepada Darkasyi SE Camat Pante Bidari terkait pendataan warga yang berhak mendapatkan Huntara dan Huntap di Desa Seuneubok Saboh, Darkasyi menjelaskan bahwa kami hanya menerima data yang di berikan oleh Kadus dan Kepala Desa, walaupun tenggat yang di berikan kepada Kepala Desa sudah habis,
Kami masih memberikan keleluasaan dalam perubahan pendataan, kami tidak ada maksud mencampuri terkait pendataan, namun lebih Darkasyi SE memaparkan bahwa Mukhtar sebagai Kepala Desa Seuneubok Saboh perlu sokongan dari berbagai pihak dalam menyokong pembangunan Desa maupun pendataan Korban Banjir.
Darkasyi juga menambahkan Mukhtar yang baru seumur jagung menjabat sebagai Geusyik yang baru 2 Bulan perlu masukan yang membangun bukannya kritik tanpa saran yang bisa merugikan Desa, karena anggaran Desa digunakan untuk membangun kepentingan umum masyarakat, bukan untuk kepentingan Pribadi para perangkat Desa, tutupnya.(Saipul Ismail SF)
