Cowboy yang Bersuara atau Sheriff yang Diam?

- Editor

Senin, 5 Oktober 2026 - 12:15

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Chaidir Toweren

Tribuneindonesia.com – – Di tengah hiruk-pikuk pemerintahan dan politik, ada satu pertanyaan yang sering kali luput kita renungkan: ketika seseorang memilih menjadi pengawas, apakah ia harus berhenti bersuara ketika berada dekat dengan kekuasaan?

Saya pernah membayangkan diri sebagai seorang cowboy, bukan dalam pengertian liar atau tanpa aturan, melainkan sebagai simbol seseorang yang memilih berdiri di ruang terbuka, menyampaikan apa yang dilihat, mendengar keluhan masyarakat, dan mempertanyakan sesuatu ketika ada kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan publik.

Seorang cowboy dalam perspektif ini tidak memiliki kantor kekuasaan. Ia tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan. Senjatanya hanyalah keberanian untuk bertanya, data untuk berbicara, dan suara masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Namun, ada sebuah dilema ketika seorang yang selama ini kritis kemudian berada lebih dekat dengan pemerintahan. Apakah ia harus berubah menjadi sheriff yang tunduk kepada sistem? Apakah kedekatan dengan kekuasaan berarti harus mengurangi kritik, menahan pertanyaan, atau bahkan memilih diam?

Saya kira tidak.

Menjadi bagian dari sebuah sistem tidak seharusnya menghilangkan keberanian untuk mengawasi sistem tersebut. Justru, semakin dekat seseorang dengan pusat pengambilan keputusan, semakin besar tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa suara masyarakat tetap terdengar.

Pemerintahan membutuhkan orang-orang yang loyal. Tetapi loyalitas tidak identik dengan kepatuhan tanpa kritik.
Loyalitas yang sehat adalah keberanian mengatakan benar ketika memang benar dan mengatakan salah ketika memang terdapat kesalahan. Kritik bukan selalu bentuk perlawanan.

Dalam demokrasi, kritik justru dapat menjadi mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.

Di sinilah perbedaan antara loyalitas dan ketundukan menjadi penting.
Ketundukan membuat seseorang takut bertanya. Loyalitas justru mendorong seseorang berani mengingatkan.

Ketundukan melahirkan budaya diam. Loyalitas melahirkan keberanian untuk memperbaiki.

Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang hanya dikelilingi orang-orang yang selalu mengatakan “iya”. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu menerima pertanyaan sulit, kritik tajam, bahkan ketidaksetujuan, selama semuanya disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan publik.

Karena itu, seorang pemerhati pemerintah tidak seharusnya kehilangan identitasnya hanya karena berada di lingkungan pemerintahan.

Jika sebelumnya ia mengkritik dari luar pagar, setelah berada di dalam pagar ia justru memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memastikan pagar itu tidak menjadi tembok yang memisahkan pemerintah dari rakyat.

Baca Juga:  OPINI: Di Tengah Efisiensi, Mengapa Gaji DPR yang Naik?

Lalu, apakah saya harus menjadi sheriff?

Jika sheriff dimaknai sebagai penjaga ketertiban, tentu jawabannya bisa saja iya. Tetapi jika menjadi sheriff berarti harus menutup mata terhadap persoalan, membungkam kritik, dan mengikuti semua perintah tanpa pertimbangan, maka saya memilih tetap menjadi cowboy yang berpikir bebas.

Sebab demokrasi tidak membutuhkan orang yang sekadar patuh. Demokrasi membutuhkan orang yang berani bertanggung jawab atas apa yang ia katakan.

Kritik tentu memiliki batas. Kritik tidak boleh berubah menjadi fitnah. Kebebasan berbicara tidak boleh menjadi alasan untuk menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi. Dan sikap kritis harus selalu disertai kesediaan untuk mengakui ketika dirinya keliru.

Tetapi jangan pula menjadikan alasan menjaga stabilitas sebagai dalih untuk membungkam suara yang berbeda.

Pemerintah adalah milik rakyat. Jabatan adalah amanah. Kekuasaan memiliki batas waktu. Sementara itu, kepentingan publik jauh lebih panjang daripada usia sebuah jabatan.

Maka, siapa pun yang berada di sekitar kekuasaan seharusnya mengingat satu hal: kedekatan dengan penguasa bukan alasan untuk menjauh dari rakyat.

Saya tidak ingin menjadi suara yang hanya terdengar ketika berada di luar pemerintahan, lalu menghilang ketika berada di dalamnya.

Saya ingin tetap menjadi suara yang kritis, tetapi objektif. Tetap menjadi pemerhati, tetapi tidak apriori. Tetap berani berbicara, tetapi tidak sembrono. Dan jika suatu hari harus memberikan kritik kepada pemerintah, kritik itu bukan karena kebencian kepada kekuasaan, melainkan karena kecintaan terhadap pemerintahan yang lebih baik.

Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah kita ingin menjadi cowboy atau sheriff.

Persoalannya adalah apakah kita masih memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran ketika mengatakan kebenaran itu tidak lagi nyaman bagi orang-orang yang berada di sekitar kita.

Sebab jabatan boleh berubah.

Lingkungan boleh berubah.

Posisi politik boleh berubah.

Tetapi prinsip seharusnya tidak ikut berubah hanya karena kita semakin dekat dengan kekuasaan.

Jika suara rakyat membutuhkan keberanian, maka biarlah saya tetap bersuara. Bukan sebagai musuh pemerintah, bukan pula sebagai penjilat kekuasaan, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang percaya bahwa pemerintahan yang baik membutuhkan pengawasan, kritik, dan keberanian untuk saling mengingatkan.

Berita Terkait

BREAKING NEWS: Festival Pesona Raja Ampat 2026 Meledak! Pemuda, Pelajar hingga Pelaku Usaha Diajak Unjuk Kreativitas
Bupati Raja Ampat Sentil ASN Mangkir: “Yang Hadir Itulah ASN, yang Tidak Hadir Bukan ASN!”
Kapolres Raja Ampat: TNI-Polri Bersama Rakyat, Kunci Jaga Kedaulatan NKRI
“Kawal RAPBD-P 2026, DPRK Raja Ampat Pastikan Anggaran Tepat Sasaran”
Kasatpol PP Raja Ampat Akhirnya Buka Suara, Minta Maaf ke Wartawan dan Pilih Jalan Damai
“22 Tahun DPD RI, Hartono Tancapkan Komitmen: Suara Papua Tak Boleh Padam dari Jakarta
“Kasatpol PP Raja Ampat Dilaporkan ke Polda, Wartawan Serahkan Bukti Dugaan Ancaman”
BREAKING NEWS! APBD Perubahan Raja Ampat Disahkan, Mansur Shadan: Setiap Rupiah Harus Berdampak ke Rakyat
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Senin, 5 Oktober 2026 - 13:03

Tinjau Dampak Banjir Bireuen, Dek Fad Bawa Solusi untuk Jalan,Tanggul, dan Jembatan Teupin Mane

Senin, 5 Oktober 2026 - 11:08

BREAKING NEWS: Festival Pesona Raja Ampat 2026 Meledak! Pemuda, Pelajar hingga Pelaku Usaha Diajak Unjuk Kreativitas

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:29

Menolak Lupa Sejarah Kota Juang: Mengapa Biografi H. Subarni A. Gani Mendesak untuk Ditulis?

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:09

PANIN BANK AMBON BERSAMA SMP NEGERI 4 AMBON: AJAK MURID MENABUNG DAN KELUARGA KEUANGAN SEJAK DINI  

Senin, 5 Oktober 2026 - 06:49

PUSKESMAS CH. M. TIAHAHU GELAR SOSIALISASI HIV/AIDS DI SMP NEGERI 4 AMBON: KENALI, CEGAH, DAN PEDULI!

Senin, 5 Oktober 2026 - 05:37

Kapolres Bireuen Ikuti Upacara Peringatan HUT TNI Ke-81 di Kodim 0111/Bireuen

Senin, 5 Oktober 2026 - 05:34

Kapolres Bireuen Berikan Kejutan HUT TNI Ke-81, Antar Kue Ulang Tahun ke Kodim 0111/Bireuen

Senin, 5 Oktober 2026 - 05:32

Kapolres Bireuen Hadiri Maulid Akbar dan Syukuran Dayah Istiqamatuddin Babul Jannah

Berita Terbaru

TNI dan Polri

AKBP Arie Sulistyo Pimpin Kejutan HUT TNI ke-81 di Bitung

Senin, 5 Okt 2026 - 13:16

Feature dan Opini

Cowboy yang Bersuara atau Sheriff yang Diam?

Senin, 5 Okt 2026 - 12:15