Banda Aceh | TribuneIndonesia.com
Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendesak Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Keuangan, agar segera menyalurkan seluruh dana transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Aceh melalui Bank Aceh Syariah. Desakan ini muncul buntut dari dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Ahmad Dahlan.
Aceh merupakan daerah dengan status Otonomi Khusus, yang telah menerapkan sistem keuangan berbasis syariah secara menyeluruh. Seluruh bank konvensional tidak lagi diizinkan beroperasi, dan BSI menjadi satu-satunya bank milik negara (BUMN) yang masih memiliki jaringan luas di wilayah Aceh. Namun, kasus yang mencuat belakangan ini membuat publik mempertanyakan komitmen BSI terhadap prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
Kasus yang kini viral di media massa bermula dari pembukaan rekening atas nama tiga koperasi di Kabupaten Pidie Jaya, yaitu Kelompok Tani P3A Andesra, P3A Usaha Bersama, dan P3A Mufakat Jaya. Berdasarkan keterangan kuasa hukum ketiga kelompok tani tersebut, ditemukan kejanggalan karena buku tabungan dikuasai oleh pihak lain, bukan oleh nama yang tertera dalam rekening.
Dana yang dikirim oleh Balai Wilayah Sungai Aceh berasal dari Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan nilai bantuan maksimal Rp195 juta per kelompok tani. Dana tersebut seharusnya ditransfer dalam dua tahap—70 persen dan 30 persen—dan dikelola langsung oleh kelompok tani penerima. Namun, fakta di lapangan menunjukkan proyek dikerjakan oleh pihak kontraktor, sementara kelompok tani hanya menjadi penonton.
“Masalah besarnya, kenapa pemilik rekening tidak dapat menarik dana yang dikirim pemerintah pusat? Ini sudah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh BSI Cabang Ahmad Dahlan,” tegas Nasruddin Bahar, Koordinator Transparansi Tender Indonesia.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan evaluasi, TTI meminta Menteri Keuangan memberikan sanksi tegas terhadap BSI, dengan mengalihkan seluruh penyaluran dana APBN tahun 2026 melalui Bank Aceh Syariah.
“Bank Aceh Syariah layak diberikan kepercayaan penuh, karena merupakan lembaga keuangan daerah yang sudah teruji dan memiliki pengawasan ketat dari OJK serta BI. Sebagai bank milik daerah otonomi khusus, wajar jika Bank Aceh diberi keistimewaan dalam pengelolaan dana publik,” tambah Nasruddin.
Per Juni 2025, Bank Aceh Syariah tercatat memiliki aset senilai Rp29,8 triliun dan membukukan laba sebesar Rp287,45 miliar berdasarkan laporan InfoBank edisi September 2025. Data ini menunjukkan bahwa Bank Aceh termasuk dalam kategori bank sehat dan terpercaya.
TTI juga mendorong Pj Gubernur Aceh untuk segera mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan, guna mempertegas komitmen Pemerintah Aceh dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah melalui Bank Aceh Syariah.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis perbankan, tapi menyangkut marwah dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah di Aceh,” tutup Nasruddin Bahar. (My)
