Banda Aceh | TribuneIndonesia.com
Relawan Prabowo–Gibran yang tergabung dalam Arenas08 Provinsi Aceh mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pergantian Jembatan Woyla untuk membatalkan pelaksanaan pekerjaan tersebut dan melakukan tender ulang. Desakan itu disampaikan menyusul adanya dugaan penawaran harga yang dinilai tidak wajar.
Ketua Arenas08 Provinsi Aceh, Muammar Saputra, menilai sebelum pekerjaan dimulai, PPK seharusnya mengkaji ulang hasil tender. Bahkan, menurutnya, perlu melibatkan ahli forensik konstruksi serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.
“Paket Pergantian Jembatan Woyla ini ditawar oleh PT Marinda Utamakarya Subur dengan harga yang tidak wajar. Dari HPS sebesar Rp149,8 miliar, penawaran hanya Rp119,8 miliar. Selisihnya mencapai sekitar Rp30 miliar,” kata Muammar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/12/2025)
Muammar menyebut selisih penawaran yang terlalu besar tersebut patut dicurigai, mengingat sebagian besar material pembangunan jembatan merupakan produk pabrikan dengan harga yang relatif telah ditentukan.
“Sekitar 80 persen material jembatan adalah produk pabrik, seperti besi ulir, rangka baja, dan semen. Harga material ini sudah jelas di pasaran. Sangat tidak masuk akal jika selisih penawarannya sampai puluhan miliar. Pertanyaannya, dari mana kontraktor memperoleh keuntungan jika bukan dengan mengurangi spesifikasi yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pekerjaan,” ujarnya.
Arenas08 Aceh juga mendesak Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Aceh untuk segera menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar paket tersebut dievaluasi kembali.
Muammar menegaskan, apabila paket tersebut tetap dipaksakan untuk berkontrak, pihaknya akan melaporkan langsung persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami selaku relawan Prabowo–Gibran memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi proyek-proyek strategis nasional di Provinsi Aceh. Kami tidak akan tinggal diam. Jika aparat penegak hukum di Aceh tidak merespons, maka kami akan membawa persoalan ini ke pusat pemerintahan di Jakarta,” tegasnya.
Selain Paket Pergantian Jembatan Woyla, Muammar juga menyoroti sejumlah paket proyek lain yang dimenangkan oleh penawar terendah dengan selisih harga yang dinilainya tidak rasional dan berpotensi merugikan negara.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPJN Aceh maupun PPK terkait belum memberikan keterangan resmi terkait desakan evaluasi dan pembatalan paket tersebut.
