JAKARTA/Tribuneindonesia.com
Ancaman cuaca ekstrem yang berpotensi melanda sejumlah wilayah Indonesia pada November hingga Desember 2026 menjadi perhatian serius Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Ruslan M. Daud (HRD).
Ia mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) agar lebih masif menyampaikan informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini kepada masyarakat. Langkah ini penting agar masyarakat dapat melakukan antisipasi sejak awal guna menghindari risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa maupun harta benda.
HRD mengingatkan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang harus menjadi perhatian bersama. Kondisi tersebut berpotensi memicu berbagai bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang dan tanah longsor.
Tidak hanya masyarakat di daratan, HRD juga secara khusus mengingatkan para nelayan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman cuaca ekstrem di laut. Gelombang tinggi, angin kencang hingga badai dapat membahayakan keselamatan nelayan saat melaut.
Karena itu, ia meminta para nelayan selalu memperhatikan informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini BMKG sebelum memutuskan untuk melaut.
“BMKG harus terus memberikan imbauan dan informasi perkembangan cuaca kepada masyarakat. Peringatan dini harus disampaikan secara cepat, tepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar mereka bisa melakukan langkah antisipasi,” kata Ruslan, Jumat (20/11/2026).
Anggota Komisi V DPR RI yang menjadi mitra kerja BMKG tersebut mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari BMKG dan berbagai sumber, selama November–Desember 2026 sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat.
Wilayah tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta sebagian wilayah Kalimantan.
Menurut HRD, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana harus meningkatkan kewaspadaan. Terutama warga yang bermukim di bantaran sungai, kawasan perbukitan, daerah rawan longsor, serta wilayah yang selama ini kerap dilanda banjir.
Ia mengingatkan, hujan berintensitas tinggi yang berlangsung dalam durasi panjang dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana. Oleh sebab itu, masyarakat diminta tidak mengabaikan informasi maupun peringatan dini yang disampaikan BMKG.
Selain meminta BMKG memperkuat penyebaran informasi cuaca, politisi PKB asal Aceh tersebut juga mendorong pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta seluruh instansi terkait untuk memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Menurutnya, upaya mitigasi dan antisipasi harus dilakukan sebelum bencana terjadi. Kesiapan personel, sarana dan prasarana, koordinasi lintas lembaga, serta penyampaian informasi kepada masyarakat harus berjalan secara terpadu.
“Jangan sampai kita terlambat melakukan antisipasi. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Informasi cuaca, kesiapsiagaan dan koordinasi antarlembaga harus berjalan maksimal untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana,” tegas HRD.
HRD berharap BMKG bersama pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait tidak hanya fokus menyampaikan informasi cuaca, tetapi juga memastikan peringatan dini benar-benar sampai kepada masyarakat, termasuk warga di wilayah terpencil dan kelompok masyarakat yang rentan terdampak bencana.
Dengan langkah antisipasi yang lebih maksimal, ia berharap potensi korban jiwa dan kerugian material akibat cuaca ekstrem dapat diminimalkan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dan kesiapsiagaan tidak boleh menunggu sampai bencana datang. (*)













