Gayo Lues || Satu tahun setelah bencana alam melanda Desa Kuning, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, masyarakat masih dihadapkan pada persoalan serius pemulihan infrastruktur. Banjir bandang susulan yang kembali terjadi pada 12 November 2026 semakin memperparah kondisi desa tersebut. Namun, menurut keterangan masyarakat, hingga kini belum ada penanganan bencana yang mereka harapkan.
Kondisi di lapangan memperlihatkan betapa beratnya dampak bencana terhadap kehidupan warga. Tepian sungai terkikis, akses masyarakat terputus, dan fasilitas penyeberangan yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas pertanian kembali hilang diterjang derasnya arus banjir. Masyarakat Desa Kuning kini menyampaikan permohonan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kondisi mereka.
Genap sudah satu tahun bencana alam melanda desa kami ini, Pak Presiden. Banjir bandang susulan pada tanggal 12 November 2026 sampai saat ini belum ada penanganan bencana di Desa Kuning, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, demikian keluhan masyarakat.
Persoalan semakin memprihatinkan ketika fasilitas penyeberangan yang dibangun oleh pihak TNI dilaporkan ikut hanyut terbawa banjir susulan beberapa hari setelah jembatan tersebut selesai diresmikan. Peristiwa itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai ketahanan infrastruktur yang dibangun di kawasan rawan bencana. Jika fasilitas penyeberangan yang baru selesai dibangun saja tidak mampu bertahan menghadapi derasnya arus sungai, bagaimana masyarakat dapat memperoleh jaminan akses yang aman untuk jangka panjang.
Dampak kerusakan tidak berhenti pada hilangnya fasilitas penyeberangan. Akses jalan menuju perkebunan masyarakat yang berada di seberang sungai juga menjadi persoalan mendesak. Masyarakat menyebutkan, sekitar 99 persen penduduk Desa Kuning menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Dengan demikian, terputusnya akses menuju perkebunan bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan ancaman langsung terhadap mata pencaharian dan perekonomian warga.
Masyarakat sangat mengharapkan perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya agar aktivitas pertanian dapat kembali berjalan lancar. Lebih memilukan lagi, berdasarkan keterangan masyarakat, sekitar 80 persen rumah penduduk telah terbawa banjir, sedangkan rumah yang masih tersisa hanya sekitar 20 persen. Angka tersebut menggambarkan besarnya kerusakan yang harus dihadapi masyarakat. Mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga harus berjuang memulihkan kehidupan di tengah keterbatasan akses dan fasilitas umum.
Kondisi Desa Kuning seharusnya menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum, BNPB RI, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara–Aceh, serta balai teknis terkait di Aceh. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terus menanggung beban bencana tanpa kepastian penanganan. Pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas sementara, tetapi harus disertai perencanaan teknis yang memperhitungkan kekuatan arus sungai, kondisi tebing, dan risiko banjir susulan.
Kementerian Pekerjaan Umum dan BWS Sumatera Utara–Aceh perlu menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan untuk menangani kondisi sungai, mengamankan tebing, serta membangun kembali akses penyeberangan yang aman dan layak. Sementara itu, BNPB dan pemerintah daerah perlu memastikan kebutuhan masyarakat terdampak serta pemulihan fasilitas umum mendapatkan penanganan sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan.
Masyarakat secara khusus menyampaikan harapan kepada Presiden RI Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, Kementerian PUPR, BNPB RI, Kepala Balai Aceh, dan Kepala BWS Sumatera Utara–Aceh agar membantu memperbaiki infrastruktur serta fasilitas umum lainnya. Persoalan Desa Kuning bukan sekadar tentang jembatan yang hanyut atau jalan perkebunan yang terputus. Ini menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat yang sebagian besar menggantungkan nasib pada hasil pertanian.
Sudah satu tahun masyarakat menghadapi dampak bencana. Banjir susulan kembali datang, rumah-rumah hilang, fasilitas penyeberangan hanyut, dan akses menuju sumber penghidupan belum pulih sebagaimana diharapkan. Presiden Prabowo Subianto perlu memastikan bahwa jeritan masyarakat di pelosok Gayo Lues tidak berhenti sebagai laporan yang tersimpan di meja birokrasi.
Jangan sampai perhatian pemerintah baru datang setelah bencana kembali menelan korban dan menghancurkan lebih banyak kehidupan.Masyarakat Desa Kuning tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya mengharapkan jalan menuju perkebunan dapat diperbaiki, jembatan yang aman dibangun kembali, serta infrastruktur dan fasilitas umum lainnya dipulihkan. Sebab, negara tidak hanya diukur dari megahnya pembangunan di pusat pemerintahan, tetapi juga dari kesanggupannya melindungi rakyat di desa-desa terpencil yang sedang berjuang bangkit dari bencana.***
