ACEH TIMUR|Tribuneindonesia.com
Tepat memasuki satu tahun pascabanjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Timur, proses pemulihan dinilai berjalan sangat lambat. Aktivis sosial sekaligus Ketua Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon, Masri, menyoroti sejumlah persoalan krusial yang menghambat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta penyaluran bantuan sosial bagi ribuan korban bencana.
“Kita melihat Pemerintah Pusat masih kurang serius dalam menangani pascabanjir,” tuding Masri, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, kelambatan ini juga dipicu kelemahan di tingkat Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Mulai dari pengelolaan data korban yang bermasalah, data yang sering berubah dan tidak sinkron, hingga kurangnya koordinasi antarinstansi baik di daerah maupun dengan Pemerintah Pusat termasuk BNPB dan kementerian terkait.
Masri juga menyoroti dugaan pemotongan bantuan dan penyaluran yang tidak tepat sasaran. Di sisi lain, daya lobi Bupati Aceh Timur dinilai lemah. Ia menegaskan, diperlukan dukungan kekuatan politik seperti anggota DPD RI, DPR RI, maupun tokoh nasional untuk mendesak percepatan penanganan. Namun, dukungan tersebut belum terlihat dari perwakilan daerah setempat.
Dari total sekitar 41.000 data korban banjir di Aceh Timur, realisasi penanganan per medio Juli 2026 tercatat belum merata. Huntap sebanyak 2.389 unit saat ini masih dalam proses pengerjaan, sedangkan Huntara sebanyak 3.676 unit sudah terbangun 3.608 unit atau mencapai 100 persen.
Untuk bantuan Jaminan Hidup (Jadup) sebanyak 7.587 penerima dengan nilai Rp38,7 miliar, Isi Hunian sebanyak 7.587 penerima senilai Rp22,8 miliar, serta Stimulan Ekonomi juga untuk 7.587 penerima senilai Rp38 miliar keseluruhan total anggaran baru mencapai Rp99,5 miliar belum seluruhnya tersalurkan.
Hingga saat ini, yang baru terealisasi swcara signifikan antara lain Huntara, Sumur Bor, serta revitalisasi rumah sekolah.
Sektor perikanan, perkebunan, dan infrastruktur belum mendapatkan perhatian layak. Padahal kerugian di sektor perikanan saja mencapai hampir Rp2,5 triliun. Bantuan benur udang yang baru disalurkan justru datang saat musim hujan, sehingga diperkirakan hasilnya tidak akan maksimal.
Sektor pertanian juga terancam. Ribuan hektar baku sawah belum bisa difungsikan secara optimal karena kerusakan jaringan irigasi sekunder. Sudah tiga musim tanam berlalu, namun petani belum bisa turun ke sawah akibat krisis air.
“Ini yang membuat masyarakat makin sulit dan terpuruk karena tidak bisa bercocok tanam,” ujar Masri
Isu belum cairnya Jaminan Hidup (Jadup) menjadi sorotan tajam masyarakat. Banyak warga membandingkan realisasi di Aceh Timur dengan kabupaten tetangga seperti Aceh Utara, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang yang penyalurannya hampir mencapai 100 persen. Aceh Timur baru berkisar 15 persen.
“Kita menyarankan agar Bupati Aceh Timur lebih fokus dan serius dalam hal percepatan pemulihan banjir, agar penderitaan korban banjir tidak semakin parah,” tegas Masri.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur diharapkan segera membenahi sistem data, memperbaiki koordinasi, dan memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Pusat agar penanganan pascabanjir dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran(*)













