ACEH TENGGARA – TRIBUNEINDONESIA.COM – Penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara membutuhkan sinergi seluruh lintas sektoral pemerintah daerah. Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara, Bahagiwati, telah menyiapkan dapur umum untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan masyarakat terdampak banjir.
Saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Bahagiwati mengatakan pihaknya masih menunggu laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait jumlah warga yang terdampak banjir.
Ia menegaskan, Dinas Sosial siap memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai data dan kebutuhan yang dilaporkan.
“Berapa pun jumlah masyarakat terdampak yang dilaporkan, kami siap melayani,” demikian penegasan Bahagiwati sebagaimana disampaikan dalam konfirmasi kepada wartawan.
Sementara itu, Ketua LSM Pemantau Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Aceh (PPKMA), M. Jenen, SE, menegaskan bahwa penanganan bencana banjir bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
Menurut M. Jenen, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya agar masyarakat terdampak memperoleh penanganan yang cepat dan tepat.
“Bencana ini merupakan tanggung jawab bersama. Seluruh lintas sektoral Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara harus turun tangan. Jangan hanya mengandalkan satu dinas, karena masyarakat terdampak membutuhkan kerja nyata dan koordinasi semua pihak,” tegas M. Jenen.
Ia menilai, kesiapan Dinas Sosial dalam menyediakan dapur umum perlu didukung koordinasi yang kuat dengan BPBD, Dinas Kesehatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait lainnya.
Pendataan warga terdampak juga harus segera dilakukan secara akurat agar kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, dan bantuan darurat dapat disalurkan sesuai kondisi di lapangan.
M. Jenen turut meminta agar kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan warga yang membutuhkan pengobatan, menjadi perhatian khusus dalam penanganan bencana.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap instansi menjalankan tanggung jawabnya secara terpadu, mulai dari pendataan, pelayanan darurat, distribusi bantuan, hingga pemulihan kehidupan masyarakat setelah banjir.
“Yang terpenting adalah keselamatan masyarakat. Dapur umum harus didukung pendataan dan koordinasi yang baik supaya pelayanan benar-benar menjangkau warga yang membutuhkan. Semua OPD harus bekerja bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
M. Jenen berharap Bupati Aceh Tenggara memastikan koordinasi lintas sektoral berjalan efektif sehingga setiap kendala dalam penanganan banjir dapat segera diatasi.
Penanganan banjir bukan sekadar soal kesiapan logistik, tetapi juga kecepatan koordinasi dan ketepatan pelayanan. Masyarakat terdampak membutuhkan kehadiran pemerintah melalui bantuan nyata, pelayanan yang terarah, dan perhatian berkelanjutan sampai kondisi kembali pulih.***
