Jakarta – Langkah Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menelusuri kejanggalan stok batubara PLN hingga memicu pemadaman bergilir di Jawa dan Kalimantan, mendapat apresiasi dari elemen masyarakat.
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira yang sejak awal menyoroti kasus ini, turut memberi masukan kepada tim yang dilibatkan dalam masalah serius tersebut.
“Ini cukup menarik, karena artinya sudah mulai tercium kebohongan. Apalagi dikatakan PLN minta batubara kalori 5.000 atau medium rank coal (MRC). Padahal di Jawa yang banyak berdiri PLTU low-rank coal (LRC). PLTU yang bagian program 10.000 MW kan low rank semua,” beber Yudhistira saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
“Nah, masukan seperti ini yang harus diberikan ke BIN dan Kejagung, karena data PLN yang diterima pemerintah dan publik tidak jelas,” imbuhnya.
Yudhistira juga menyampaikan, faktor lain yang menghambat pasokan batubara ke PLN adalah skema pembayaran yang rumit sehingga membuat pemilik tambang batubara enggan menyuplai.
“Pasokan batubara terhambat, faktor lainnya karena sistem pembayaran yang dialihkan ke sub-holding, ini yang membuat prosesnya panjang,” ucapnya.
Namun dibalik fakta itu, Yudhis mengingatkan Menteri ESDM dan lembaga negara yang terlibat dalam penyelidikan kasus ini, untuk lebih jeli.
“Awas Dirut PLN Darmawan Prasodjo itu licik dan licin. Jangan sampai terbuai dengan narasi yang dibangunnya plus mimik wajah yang sedih, jadi lemah. Busuk di PLN selama dipimpin Darmo ini harus segera diamputasi agar tidak menyebar secara luas,” tandasnya.
Buktinya, kata Yudhis, ketika terjadi Blackout Sumatera beberapa waktu lalu, dengan mudahnya Dirut PLN menyalahkan alam.
“Mentang-mentang alam gak mungkin bicara. Sekarang, giliran padam bergilir menyalahkan batubara, yang artinya, selalu menyalahkan pihak lain. Padahal semua bisa diantisipasi bila reserve margin dan keandalan sistem dibangun,” bebernya.
Parahnya lagi, sambung dia, selama 5 tahun ini, sistem kelistrikan yang harusnya menjadi _back bone_ sistem kelistrikan, justru tidak ada yang jalan.
“Yang jalan justru project-peoject yang tidak produktif dan diduga ada hengki pengki seperti project AMI dan sewa pembangkit berbasis BBM,” ungkap Yudhistira.
“Satu lagi, ini harus segera dituntaskan. Karena kasus pemadaman listrik ini juga ancaman bagi pemerintahan Prabowo, terindikasi ada semacam sabotase. Karena itu saya selalu menekankan, copot seluruh Direksi PLN, khususnya Darmawan Prasodjo dan kroninya,” tegas Yudhis.
Seperti diketahui, terkait pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa, Darmawan Prasodjo sebelumnya mengatakan, ada sejumlah PLTU di Jawa yang terhambat pengoperasiannya karena stok batubara yang menipis. Di antaranya:
– *Jawa Bagian Barat*, antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1-8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.
– *Jawa Bagian Tmur*, di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan dan PLTU Tanjung Awar-awar.
Semua PLTU itu disebutkannya membutuhkan pasokan batubara dengan kalori 5.000 atau medium rank coal (MRC). Pernyataan itu langsung disanggah Kornas Re-LUN Teuku Yudhistira. Menurut Yudhis, apa yang disampaikan Darmo adalah pembohongan publik yang sangat keterlaluan.
“Jelas pernyataan tukang bohong dan dia berani menyatakannya di media. Dia (Darmo-red) bilang _medium rank coal_ yang gak ada, padahal PLTU yang disebutkan namanya oleh dia, sebagian besar cukup pakai _low rank coal_ karena bagian dari proyek 10.000 MW yang memang di-desain pakai low rank coal,” kecamnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (22/6/2026). (Ril)
