TAKENGON | TribuneIndonesia.com – Tanggapan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh yang turun langsung meninjau kegiatan swadaya masyarakat memperbaiki ruas jalan nasional Bireuen–Bener Meriah di kawasan Tajuk Enang-Enang menuai reaksi dari masyarakat Gayo di perantauan.
Masyarakat menilai, di tengah keterbatasan anggaran dan lambannya penanganan kerusakan jalan, semangat gotong royong warga seharusnya mendapat apresiasi, bukan justru memunculkan polemik yang berpotensi menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Chaidir Toweren wakil Ketua Paguyuban Musara Gayo (MUSGA) Kota Langsa, mengatakan bahwa aksi swadaya yang dilakukan warga murni didasari kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang selama berbulan-bulan terganggu akibat kondisi jalan yang rusak parah.
“Kami berharap BPJN Aceh tidak menciptakan kontroversi baru. Yang dilakukan masyarakat adalah bentuk kepedulian terhadap daerahnya sendiri. Harusnya didukung dan diberikan apresiasi karena masyarakat membantu pemerintah demi kepentingan bersama,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, pernyataan BPJN Aceh yang menyebutkan bahwa penanganan jalan tersebut baru diusulkan dalam anggaran tahun 2027 justru menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat wilayah tengah Aceh.
“Mari berpikir dengan akal sehat dan menggunakan perasaan. Kalau memang baru dianggarkan tahun 2027, bagaimana nasib masyarakat selama menunggu? Tujuh bulan sudah berlalu masyarakat merasakan kesulitan bepergian keluar daerah akibat kondisi jalan yang memprihatinkan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa ruas jalan Bireuen–Takengon merupakan jalur vital penghubung pesisir utara dengan wilayah tengah Aceh yang setiap hari dilalui kendaraan pengangkut hasil pertanian, kebutuhan pokok, hingga aktivitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Karena itu, kata dia, wajar apabila masyarakat akhirnya mengambil inisiatif melakukan perbaikan secara swadaya demi mengurangi risiko kecelakaan dan memperlancar akses transportasi.
“Jangan sampai semangat gotong royong masyarakat malah dipandang negatif. Ketika negara belum hadir sepenuhnya melalui anggaran pembangunan, masyarakat berusaha membantu dirinya sendiri. Itu harus dihargai,” tegasnya.
Lebih lanjut, masyarakat Gayo juga mempertanyakan prioritas pembangunan infrastruktur jalan di Aceh. Mereka menilai terdapat kesan ketimpangan dalam percepatan pembangunan antara wilayah pesisir dan wilayah tengah.
“Terkadang kami masyarakat Gayo berpikir, mengapa di wilayah Bireuen dua jembatan sudah mulai dikerjakan, sementara jalan yang menjadi urat nadi masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah sampai hari ini belum terlihat tanda-tanda akan dilakukan pembangunan secara nyata,” ungkapnya.
Menurut mereka, wilayah tengah Aceh memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, terutama dari sektor kopi Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara. Oleh karena itu, akses transportasi yang layak menjadi kebutuhan mendesak yang tidak boleh diabaikan.
Masyarakat berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan BPJN Aceh dapat segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan nasional tersebut tanpa harus menunggu terlalu lama.
“Jangan biarkan masyarakat terus menunggu dalam ketidakpastian. Jalan ini bukan sekadar aspal dan beton, tetapi menyangkut roda ekonomi, keselamatan, dan masa depan masyarakat wilayah tengah Aceh. Jika warga bergotong royong membantu pemerintah, maka sudah sepatutnya pemerintah berterima kasih, bukan malah menimbulkan perdebatan yang membuat masyarakat semakin kecewa,” tutupnya.
Hingga saat ini, semangat gotong royong masyarakat memperbaiki ruas jalan di kawasan Tajuk Enang-Enang masih mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Warga berharap langkah tersebut menjadi perhatian serius pemerintah agar pembangunan jalan yang layak dapat segera direalisasikan demi kepentingan masyarakat Aceh secara keseluruhan. (Hus)
