Bitung | Tribuneindonesia.com –Keriuhan melanda jagat maya setelah beredarnya video pendek yang memperlihatkan aksi joget tiga legislator perempuan asal DPRD Kota Bitung saat berada di Bali, Selasa (28/04/26).
Alih-alih memberikan penjelasan transparan, ketiga wakil rakyat yang kini dijuluki netizen sebagai “Srikandi Ratu Joget” tersebut justru memilih untuk menutup rapat mulut mereka dari kejaran konfirmasi media.
Keheningan para legislator ini memicu tanda tanya besar terkait integritas mereka sebagai pejabat publik.
Video yang viral tersebut memperlihatkan suasana santai dan hura-hura yang kontras dengan etika formal kedinasan.
Hal ini menjadi ironis karena keberadaan mereka di Pulau Dewata dikabarkan dalam rangka menjalankan agenda perjalanan dinas yang dibiayai oleh negara.
Dua legislator yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan secara kompak enggan memberikan pernyataan mendalam mengenai urgensi aktivitas mereka dalam video tersebut.
Berdalih menjaga ritme organisasi, mereka mengaku hanya patuh pada instruksi internal partai untuk tidak berkomentar lebih jauh, yang justru memperkeruh spekulasi di tengah masyarakat.
Setali tiga uang, Cherry Mamesah yang merupakan legislator dari Partai Golkar juga memilih langkah aman dengan tidak memberikan klarifikasi personal.
Ia justru melemparkan tanggung jawab penjelasan kepada pimpinan DPRD Bitung. Sikap defensif ini dianggap sebagai upaya untuk menghindar dari tanggung jawab langsung kepada konstituen yang menuntut kejelasan.
Akibat sikap bungkam tersebut, gelombang kritik dari publik pun tak terelakkan, terutama mengenai transparansi penggunaan anggaran daerah.
Masyarakat mulai mempertanyakan apakah biaya perjalanan, penginapan, dan uang saku yang bersumber dari pajak rakyat digunakan untuk kepentingan kerja nyata atau sekadar memfasilitasi agenda hiburan pribadi berkedok dinas.
Netizen di berbagai platform media sosial menilai bahwa perilaku yang ditampilkan dalam video tersebut sama sekali tidak mencerminkan marwah sebagai wakil rakyat.
Tanpa adanya klarifikasi resmi yang masuk akal, publik sulit membedakan antara kegiatan kunjungan kerja yang substantif dengan liburan pribadi yang dibalut status jabatan formal.
Hingga saat ini, polemik “Srikandi Ratu Joget” ini masih menyisakan ruang kosong tanpa jawaban pasti mengenai output kerja dari perjalanan dinas tersebut.
Diamnya para wakil rakyat ini seolah membiarkan spekulasi liar terus berkembang, sekaligus menciptakan preseden buruk terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi legislatif di Kota Bitung. (kiti)
