BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Seribuan masyarakat korban banjir dan tanah longsor dari berbagai desa di Kabupaten Bireuen yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Sipil Bireuen kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Bireuen, Senin (6/4/2026).
Massa aksi mulai berkumpul sejak pukul 08.00 WIB di Ruang Terbuka Hijau (RTH) eks Stadion Cot Gapu Bireuen. Mereka datang menggunakan sepeda motor, mobil, hingga kendaraan bak terbuka dari berbagai wilayah terdampak.
Setelah melakukan konsolidasi, massa bergerak berjalan kaki menuju Kantor Bupati yang berada di sisi timur RTH.
Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa spanduk, poster, serta berbagai tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen.
Salah satu tuntutan utama mereka adalah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung ke Bireuen dan mengaudit seluruh penggunaan anggaran terkait penanganan banjir.
“Kami mendesak KPK dan aparat penegak hukum untuk segera mengaudit seluruh anggaran, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah, yang hingga saat ini belum sepenuhnya kami terima sebagai korban banjir,” ujar perwakilan massa dalam orasinya.
Selain itu, massa juga meminta aparat penegak hukum mengusut sejumlah dugaan penyimpangan, di antaranya pengelolaan anggaran rumah tangga Pendopo Bupati, anggaran perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bireuen Tahun 2025.
Serta dugaan pengelolaan berbagai proyek di RSUD dr Fauziah Bireuen, mulai dari pengelolaan parkir, pengadan obat-obatan, pembangunan infrastruktur atau rehabilitasi rumah sakit, pengadaan makanan, hingga hal-hal kecil lainnya diduga semua dikelola oleh bupati, keluarga dan kroni-kroninya.
Tak hanya itu, isu dugaan nepotisme dan konflik kepentingan juga menjadi sorotan. Massa menilai adanya indikasi penempatan keluarga dalam jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah.
“Jabatan publik bukan warisan keluarga. Dugaan praktik nepotisme ini harus diusut karena mencederai prinsip keadilan dan transparansi,” tegas salah satu orator.
Massa juga menyoroti dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam proyek-proyek pemerintah, termasuk di Dinas PUPR, serta adanya proyek yang disebut-sebut belum rampung namun anggarannya telah dicairkan.
Selain persoalan anggaran dan dugaan korupsi, aksi ini juga merupakan bentuk protes atas penanganan bencana yang dinilai tidak optimal.
Para demonstran mengaku masih banyak korban yang belum menerima bantuan, baik Dana Tunggu Hunian (DTH), bantuan rumah rusak, maupun bantuan stimulan lainnya.
Mereka juga mengkritik proses pendataan yang dianggap tidak transparan, termasuk banyaknya warga terdampak yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan dengan alasan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK).
Salah seorang korban banjir asal Peusangan mengungkapkan kekecewaannya karena hingga kini masih banyak warga yang belum mendapatkan haknya.
“Banyak dari kami kehilangan harta benda, rumah terendam, tapi belum juga menerima bantuan. Ada yang tidak terdata, ada yang dianggap tidak memenuhi syarat. Ini yang kami pertanyakan,” ujarnya.
Aksi ini merupakan lanjutan dari gelombang protes sebelumnya. Massa menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan tindakan konkret dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.
“Kalau tidak siap dikritik, sebaiknya mundur. Jabatan publik membutuhkan tanggung jawab dan keterbukaan, bukan anti kritik,” tutup orator. (*)
