TRIBUNE INDONESIA | ACEH TENGGARA – Angka dalam laporan pendidikan seharusnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Namun pada beberapa kasus, perbedaan data justru memunculkan tanda tanya.
Penelusuran terhadap dokumen digital pendidikan pada Maret 2026 menemukan adanya perbedaan jumlah peserta didik antara data dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan data pencairan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMK Ulang Kisat, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara.
Perbedaan tersebut memunculkan dugaan adanya ketidaksinkronan data yang menjadi dasar pencairan anggaran pendidikan.
Selisih Data Tujuh Siswa.Berdasarkan Data Dapodik Semester Ganjil Tahun Ajaran 2024/2025, sekolah yang dipimpin Rahma Ayu Pebriani tercatat memiliki 50 siswa.
Namun dalam data realisasi pencairan Dana BOSP Tahap I pada 22 Januari 2025, yang tercantum dalam sistem transparansi anggaran pendidikan JAGA.ID, sekolah tersebut menerima dana sebesar Rp48.165.000 dengan basis perhitungan 57 siswa.
Perbedaan tersebut menunjukkan adanya selisih tujuh siswa yang belum terkonfirmasi dalam laporan jumlah peserta didik pada sistem Dapodik.
LSM Soroti Perbedaan Data. Ketua DPD Lembaga Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia (LKGSAI), Saidul, menilai selisih data tersebut perlu menjadi perhatian serius pihak terkait.
Menurutnya, data jumlah siswa yang menjadi dasar pencairan dana pendidikan harus benar-benar akurat.
“Jika benar terdapat perbedaan antara jumlah siswa di Dapodik dan jumlah siswa yang menjadi dasar pencairan dana BOS, maka hal ini perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujar Saidul.
Ia menegaskan bahwa dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi operasional pendidikan siswa.
“Dana BOS adalah uang negara yang harus dikelola secara transparan. Jika muncul dugaan ketidaksinkronan data siswa, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan kejelasannya,” katanya.
Desak Verifikasi dan Audit. Saidul juga mendorong agar dinas pendidikan dan lembaga pengawas internal pemerintah segera melakukan verifikasi terhadap data tersebut.
Menurutnya, audit administrasi dan pengecekan lapangan penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data siswa dan pencairan anggaran.
“Kami mendorong adanya verifikasi lapangan dan audit administrasi agar persoalan ini tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Jika memang hanya kesalahan administrasi, tentu dapat dijelaskan secara transparan,” ujarnya.
Perbandingan Data. Komponen Data. Sumber. Jumlah. Data Siswa. Sistem Dapodik 50 siswa Data Pencairan BOSP. Sistem transparansi JAGA.ID 57 siswa Selisih 7 siswa.
Jika selisih tersebut tidak dapat dijelaskan secara administratif, maka potensi kelebihan dana berdasarkan jumlah siswa tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Pentingnya Transparansi Dana Pendidikan
Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan program pemerintah yang bertujuan mendukung operasional sekolah serta meningkatkan mutu pendidikan.
Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi hal penting agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Klarifikasi dari pihak sekolah maupun instansi terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan yang utuh mengenai perbedaan data tersebut.(Tim).
